Tiga Tahun Implementasi Undang-undang Desa (Studi di Desa Sumatera Utara)

Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pengakuan  kewenangan Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya, keuangan dan aset desa untuk menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap implementasi UU Desa yang belum berjalan efektif  ditandai masih minimnya proses sosialisasi kepada masyarakat. Pengelolaan pembangunan desa yang belum sesuai dengan UU Desa, masih adanya hambatan bagi pemerintah desa dalam praktik pelaksanaan dan kendala yang lain merupakan alasan untuk mengkaji implementasi UU Desa. Fokus penelitian adalah untuk melihat sejauhmana pengetahuan dan implementasi masyarakat dan pemerintah desa terhadap UU tentang Desa dan dimensi-dimensinya di Sumatera Utara. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan, tingkat kepatuhan dan implementasi masyarakat dan pemerintah terhadap UU Desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif melalui metode wawancara, observasi dan penyebaran kuestioner kepada 410 sampel di 41 desa terpilih di 8 kabupaten berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap UU Desa masih sangat minim, disebabkan masih terbatasnya sosialisasi antara lain proses perencanaan pembangunan telah sesuai dengan prosedur namun belum mampu menggali kebutuhan dan kepentingan masyarakat marjinal; komitmen anggaran untuk Bidang Pemberdayaan masyarakat menunjukkan kecenderungan penurunan di tahun 2017; masih lemahnya fungsi pengawasan oleh masyarakat desa dibanding pengawasan yang dilakukan oleh orang yang berkedudukan di luar desa, dan belum dipahaminya BUMDesa sebagai motor penggerak ekonomi desa.