Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT)- Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)
Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT) – Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) merupakan wadah publikasi artikel yang telah dipresentasikan pada FIT-ISI. Forum ini diselenggarakan setiap tahun dan dipublikasikan secara berkala (tahunan) melalui prosiding ini pada setiap bulan Desember. Forum ini sebagai wadah bagi para surveyor, ilmuan, peneliti, mahasiswa, cendikiawan dan praktisi bidang Geodesi dan Geomatika untuk berbagi, bertukar dan mendiskusikan tentang isu dan perkembangan keilmuan Geodesi dan Geomatika dan profesi surveyor. Tujuan dari Prosiding ini adalah sebagai wadah publikasi dari FIT ISI untuk menguatkan perananan surveyor di Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional. Prosiding ini menerima makalah dari berbagai praktisi survey, universitas terkemuka di seluruh Indonesia, universitas luar negeri, lembaga pemerintah dan swasta lainnya. Semua naskah harus disiapkan dalam Bahasa Indonesia dan harus melalui proses peer-review. Topik yang dapat disajikan pada jurnal ini meliputi : Pengembangan dan aplikasi ilmu geodesi dan geomatika, survey pemetaan dan GNSS, pertanahan, Sistem Informasi Geografis (SIG), Pengindraan Jauh, Fotogrametri, Hidrografi, dan Kebencanaan.
Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Pemanfaatan Aplikasi Online Processing InaCORS Untuk Penentuan Posisi Teliti
Akhir-akhir ini, penggunaan Internet of Thing (IoT) dan cloud computing menjadi popular, termasuk juga dalam pengolahan data GNSS. Perhitungan menggunakan online processing seperti AUSPOS, OPUS, dan GAPS menunjukkan ketelitian pada orde level centimeter. Akan tetapi, permasalahannya adalah koordinat yang dihasilkan dari ketiga online processing tersebut tidak mengacu pada sistem koordinat yang berlaku di Indonesia, yaitu SRGI2013. Salah satu layanan yang ada pada sistem InaCORS adalah layanan pengolahan data GNSS secara online. Layanan ini mempermudah pengguna untuk mengolah data GNSS secara langsung pada server atau cloud. Penelitian ini bertujuan untuk menguji akurasi hasil pengolahan menggunakan online processing InaCORS. Selain itu, penelitian ini akan membahas parameter dan tahapan apa saja yang harus dilakukan pengguna saat pengolahan data menggunakan online processing InaCORS. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah beberapa data stasiun InaCORS yang tidak digunakan sebagai base station pada online processing. Selanjutnya, pengolahan dibagi menjadi beberapa kriteria untuk melihat performa dari aplikasi online processing InaCORS. Pengujian akurasi posisi mengacu pada perbedaan koordinat (X, Y) antara titik hasil pengolahan online processing dengan hasil dari pengolahan menggunakan perangkat lunak ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketelitian posisi menggunakan online processing InaCORS menghasilkan ketelitian kurang dari 50 cm. Berdasarkan hasil geometri jaringan, layanan online processing InaCORS sangat ideal digunakan di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera dikarenakan sebaran stasiun base yang merata. Aplikasi InaCORS menjadi masa depan pengolahan data GNSS berbasis IoT di Indonesia dengan ketelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.
Copyright (c) 2021 Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT)-ISI
Optimalisasi Penggunaan PUNA Untuk Akuisisi Citra yang Aktual Melalui Sharing Session
Dewasa ini perkembangan dan pemanfaatan teknologi pesawat udara nir awak (PUNA) untuk keperluan pemetaan semakin luas dan meningkat. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan turut serta memanfaatkan penggunaan PUNA ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan, khususnya dalam pengambilan citra yang aktual guna pemetaan dalam rangka pertimbangan teknis pertanahan. Untuk lebih mengoptimalkan penggunaan PUNA, transfer pengetahuan dan keterampilan dalam pengoperasian PUNA perlu dilakukan agar semakin banyak personil yang dapat mengoperasikan PUNA untuk memperoleh citra yang aktual sehingga dapat teridentifikasi penggunaan dan pemanfataan tanah sesuai pemetaan yang dibutuhkan. Tulisan ini akan menyajikan salah satu bentuk transfer pengetahuan yang telah dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan dalam bentuk sharing session beserta materi dan sistematika pelaksanaannya sehingga pada akhir sesi peserta dapat melakukan pengoperasian dan pengolahan data PUNA secara sederhana. Pembahasan dalam tulisan ini diharapkan dapat menambah pustaka dalam bidang PUNA terutama yang membahas mengenai metode yang dapat dilakukan dalam peningkatan keterampilan penggunaan PUNA untuk pemetaan penggunaan tanah. Hasil dari pelatihan yang dijalankan peserta teredukasi akan manfaat penggunaan PUNA, dapat mengoperasikan PUNA dengan memperhatikan aspek hukum, keamanan dan keselamatan serta dapat mengolah hasil citra dari PUNA. Selain itu, kegiatan pelatihan ini sebagai wadah meningkatkan keberanian personil dalam mengoperasikan PUNA
Survei Dimensional Untuk Pemasangan Multibeam Echosounder Laut Dalam di KR Baruna Jaya III
Data batimetri hasil survei multibeam echosounder (MBES) mencakup kesalahan-kesalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor miss-alignment transduser dan sensor offset dari peralatan yang terpasang di kapal sebagai satu kesatuan sistem multibeam echosounder. Kesalahan-kesalahan ini dapat dikoreksi dengan melakukan kalibrasi multibeam echosounder (patch test). Patch test memerlukan inputan data miss-alignment transduser dan sensor offset yang merupakan hasil dari survei dimensional pada saat pemasangan transducer. Survei dimensional dilakukan dengan metode terestrial dan menggunakan kombinasi peralatan GNSS dan total station. Prosedur survei dimensional dan alignment transduser harus mengacu pada manual sensor-sensor yang dikeluarkan pabrikan. Paper ini bertujuan menjelaskan survei dimensional dan alignment transduser sistem MBES Kongsberg EM 304 di KR Baruna Jaya III yang selanjutnya hasilnya divalidasi dan disempurnakan selama proses patch test. Hasil penelitian menunjukan bahwa survei dimensional pemasangan transducer TX memenuhi toleransi sesuai spesifikasi pabrikan untuk nilai roll: 0.146˚ (± 0.20˚), sedangkan untuk nilai yaw: 0.334˚ (± 0.1˚) dan pitch: 0.161˚ (± 0.05˚) tidak memenuhi toleransi. Hasil survei dimensional pemasangan transducer RX memenuhi toleransi sesuai spesifikasi pabrikan untuk pitch: -0.096˚ (± 0.20˚), sedangkan untuk nilai roll: 0.212˚ (±0.02˚) dan yaw: 0.219˚ (± 0.1˚) tidak memenuhi toleransi. Nilai kesalahan pemasangan transducer tersebut divalidasi dengan hasil kalibrasi patch test MBES dan mendapatkan nilai roll: 0.270°, pitch: 0.179°, dan yaw: 0.100°.
Copyright (c) 2021 Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT)- Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)
Analisis Uji Beban Jembatan Menggunakan Metode Levelling
Berdasarkan Permen PUPR No. 41 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, jembatan yang sudah selesai tahap konstruksi, sebelum operasional harus disertifikasi oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Salah satu pengecekan yang harus dilakukan tim KKJTJ adalah uji beban. penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana melakukan uji beban statis terhadap jembatan menggunakan metode levelling dengan alat sipat datar untuk mendapatkan nilai lendutan jembatan pada saat sebelum terbebani, saat terbebani dan sesudah terbebani. Tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini meliputi perencanaan titik kontrol dan titik objek, pembebanan jembatan, pengamatan jembatan, dan perhitungan nilai lendutan. Penelitian ini dilakukan di Jembatan Situ Gintung Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Alat yang digunakan adalah Waterpass Topcon DL503 dengan ketelitian 1 mm. Titik pengamatan yang digunakan sebanyak 4 buah yang terletak di ¼ bentang panjang, ½ bentang panjang, ¾ bentang panjang, dan pilar tumpuan jembatan. Beban yang digunakan berupa truk yang diberi muatan 11 ton. Pembebanan dan pengamatan lendutan dilakukan dengan 16 tahap dimulai dari kondisi tanpa truk, 2 truk, 4 truk, 8 truk, 12 truk, 16 truk, 20 truk, dan 24 truk. Kemudian dilakukan pengurangan beban secara bertahap hingga kembali ke kondisi tanpa truk. Nilai lendutan akan didapatkan dari perubahan posisi titik pengamatan untuk tiap kondisi. Pengukuran beda tinggi metode levelling dengan alat sipat datar mampu mendeteksi lendutan jembatan. Hasil pengukuran dengan metode levelling tersebut terhadap 4 buah titik pengamatan mendapatkan nilai lendutan maksimal jembatan sebesar -3.5 mm pada ¼ bentang panjang, -6.1 mm pada ½ bentang panjang, -5,2 mm pada ¾ bentang panjang, dan 2,8 mm pada tumpuan.
Pemantauan Pergerakan Lereng Menggunakan Total Station Pada Tambang Batubara Terbuka Di PIT X PT. Khotai Makmur Insan Abadi
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan permasalahan pada kegagalan desain atau kegagalan perhitungan lereng yang disebabkan minimnya informasi geologi dan geoteknik yang dapat mencerminkan kondisi nyata material yang ada di lapangan. Kegagalan tersebut berupa kejadian longsor atau pergeseran lereng yang dapat membahayakan kegiatan penambangan batubara. Untuk meminimalkan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kegagalan tersebut, maka dilakukan pengamatan yang mendetail, dengan tingkat ketelitian yang tinggi, dan peninjauan keberhasilan desain dengan melakukan proses pendekatan kualitatif dan kuantitatif menggunakan beberapa metode yang telah ada. Salah satu metode tersebut adalah dengan melakukan pemantauan kestabilan lereng tambang terbuka dengan survei monitoring menggunakan Total Station.Metode yang digunakan adalah metode pengambilan data lapangan dengan melakukan pengukuran monitoring menggunakan Total Station untuk pengambilan data koordinat Easting, Northing dan Elevasi. Titik patok pemantauan atau disingkat titik pemantauan (TP), menggunakan patok TP 40 dan Patok TP 36. Data pengukuran lapangan diproses dan dianalisa menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dalam bentuk tabel serta grafik untuk mengetahui pergerakan lereng. Lokasi dari penelitian ini di tambang batubara terbuka Pit X PT. Khotai Makmur Insan Abadi, Kabupaten Kutai Kartanegara. Survei monitoring dilaksanakan setiap pukul 09.00 WITA selama bulan Mei tahun 2020.Berdasarkan hasil dari survei monitoring kedua titik pemantauan (TP) dapat disampaikan, pergeseran di titik pemantauan 40 (TP_40) relatif stabil, meski ada beberapa tanggal yang terjadi pergeseran yang melebihi ambang batas 0,100 m dengan status hati - hati. Dan untuk pergeseran di titik pemantauan 36 (TP 36) terjadi pergeseran yang melebihi ambang batas maximum 0,300 m ditanggal tertentu. Dari hal ini harus dilakukan evakuasi terhadap aktifitas yang berada di sekitar area TP 36, karena dapat menyebabkan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Hasil dari pemantauan ini berdampak positif terhadap personil dan peralatan yang melakukan penambangan di sekitar area titik pemantauan, serta dapat dijadikan referensi untuk pembuatan desain lereng yang lebih aman
Estimasi Perubahan Nilai Simpanan Air di Wilayah Pulau Kalimantan Berdasarkan Kombinasi Data Gayaberat Satelit Grace Dan Grace Follow-On
Pulau Kalimantan memiliki bentang alam yang bentuk geomorfologinya sangat bervariasi, selain itu bentang alam di wilayah ini mengalami perubahan yang sangat cepat dari waktu ke waktu. Perubahan yang sangat dinamis ini terjadi akibat adanya alih fungsi lahan secara masif yang kian marak dilakukan untuk berbagai sektor dan kepentingan. Alih fungsi lahan menyebabkan terjadinya permasalahan dan kerusakan pada ekosistem lahan tersebut, diantaranya perubahan keseimbangan pola hidrologi. Dalam rangka memastikan keseimbangan fungsi hidrologis di wilayah Pulau Kalimantan, maka perlu dilakukan studi monitoring perubahan simpanan air di wilayah Pulau Kalimantan. Terrestrial Water Storage atau simpanan air tanah merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai perubahan simpanan air. Dalam penelitian ini, nilai simpanan air diestimasi berdasarkan data gayaberat satelit GRACE dan GRACE Follow-On dari tiga model data, yaitu CSR, GFZ, dan JPL. Proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan toolbox GRAMAT yang dikembangkan oleh Wei Feng dengan perhitungan komponen spherical harmonic. Output yang dihasilkan berupa nilai tinggi air rerata (equivalent water height), nilai trend EWH, dan nilai-nilai analisis harmonik. Hasil penelitian diperoleh nilai perubahan simpanan air tahunan dari data satelit GRACE untuk tahun 2002 hingga 2017 di wilayah Pulau Kalimantan bernilai negatif dengan nilai rentang -0,126 hingga -0,617, sedangkan nilai perubahan simpanan air tahunan dari data GRACE Follow-On untuk tahun 2018 hingga 2020 terbagi menjadi 2 hasil, yakni positif dan negatif, dengan nilai rentang -0,74 hinnga 0,3 cm. Nilai ketelitian dan standar deviasi data satelit GRACE CSR memiliki nilai ketelitian yang lebih baik dibandingkan dua model data lainnya. Perbandingan nilai EWH pada tahun 2018 hingga 2020 antara data satelit GRACE dan GRACE Follow On dengan uji t student menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut tidak berbeda secara signifikan.
Urgensi Penamaan Unsur Rupabumi Bawah Laut Di Kawasan ZEE Indonesia
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas laut 6.4 juta km2 memiliki banyak unsur rupabumi yang berada di bawah permukaan laut, seperti cekungan, parit, palung, gunung bawah laut, dan lain sebagainya. Penamaan unsur rupabumi bawah laut tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2021 dan Dokumen B-6 yaitu Standardisasi Penamaan Rupabumi di Bawah Laut yang merupakan hasil kolaborasi antara GEBCO SCUFN yang ditunjuk oleh IHO-IOC dan working group unsur rupabumi wilayah laut dari UNGEGN. Dokumen B-6 memperbolehkan negara lain untuk memberikan nama suatu unsur di bawah permukaan laut yang berada di negara lain selama fisik unsur tersebut berada 50% atau lebih di luar teritorial suatu negara. Indonesia memiliki banyak unsur rupabumi di bawah laut yang berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Mayoritas, unsur rupabumi tersebut belum bernama. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memberikan nama unsur rupabumi tersebut sebelum negara lain memberikan nama dengan nama asing atau yang tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari penamaan rupabumi yang tercantum dalam PP No 2 Tahun 2021 yaitu melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan nama terhadap unsur rupabumi tersebut diperlukan rencana strategis di mana memerlukan kerja sama dan koordinasi dari beberapa kementerian dan lembaga terkait di Indonesia. Kerja sama yang diperlukan mencakup penyediaan data yang akurat sehingga menghasilkan aspek spasial yang tepat dan pemberian nama yang sesuai dengan kaidah toponim. Penamaan rupabumi dari unsur tersebut selanjutnya dikoordinasikan kepada Badan Informasi Geospasial untuk ditelaah dan dimasukkan ke dalam Gazeter Republik Indonesia dan dilaporkan ke GEBCO agar dapat diterima oleh negara lain.
Kajian Pemetaan Kelurahan Lengkap Terdaftar berdasarkan Implementasi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak
Kota Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah 107,82 km2, terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Perkiraan jumlah bidang tanah sejumlah 214.776 bidang, dengan bidang tanah terdaftar sejumlah 210.823 (98,16%). Berdasarkan jumlah tersebut bidang tanah terpetakan secara digital sejumlah 164.326 atau 76,51% sehingga masih memerlukan kegiatan peningkatan kualitas data bidang tanah. Berdasarkan dashboard aplikasi KKP2 tanggal 17 februari 2021 bidang tanah KW456 sejumlah 45.521 persil atau sekitar 21,17% dari total seluruh bidang tanah di Kota Pontianak. Metode yang digunakan untuk memetakan bidang KW456 itu adalah pemetaan secara studio yang berdasarkan pada Arsip pertanahan (GS/SU/GU/Peta Analog dan Warkah) dan pemetaan langsung dilapangan. Tujuan dari pemetaan bidang KW456 ini adalah untuk mewujudkan pemetaan kepemilikan bidang tanah yang telah terlandingkan dengan tepat dan tertata dengan rapi (tidak terdapat gap dan overlap) sehingga dapat mewujudkan kelurahan lengkap terdaftar yang lebih menjamin kepastian hukum kepemilikan bidang tanah (terhindar dari sengketa dan konflik pertanahan). Hasil dari penelitian ini adalah Kelurahan Tengah dapat diwujudkan menjadi kelurahan lengkap terdaftar (PTKL) yang telah mendapat persetujuan deklarasi oleh Dirjend SPPR dan Dirjend PHPT. Perwujudan kelurahan lengkap terdaftar di Kelurahan Tengah membutuhkan dukungan dari berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat dan memberikan berbagai manfaat untuk Pemerintah Kota, Masyarakat dan Kantor Pertanahan.
Validasi Kesesuaian Penetapan Garis Pangkal Lurus Dengan Arah Umum Garis Pantai di Pantai Utara Sulawesi
Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) III sebagai acuan pengaturan wilayah laut. Salah satu implementasinya adalah penetapan garis pangkal yang mengacu pada kriteria UNCLOS III. Sebagai negara kepulauan, Indonesia bisa menggunakan tiga jenis garis pangkal dan tiga jenis garis penutup, salah satunya garis pangkal lurus yang memiliki kriteria khusus dalam penentuannya. Pasal 7 ayat 3 UNCLOS III menyebutkan bahwa penentuan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang jauh dari arah umum garis pantai. Ketentuan ini menjadi batasan bagi sebuah negara pantai untuk menentukan garis pangkal lurus yang optimal. Penentuan kesesuaian garis pangkal lurus dengan arah umum garis pantai menggunakan metode statistik t-test dengan melihat perbedaan rata-rata dari dua kelompok data yang berbeda. Data yang dibandingkan dari garis pangkal lurus dan garis pantai adalah sudut jurusan yang dibentuk oleh keduanya. Arah umum garis pantai direpresentasikan dengan grafik dari garis pangkal normal yang ditentukan dari Peta Laut Indonesia dengan nilai rata-rata dari hasil linearisasi. Garis pangkal lurus direpresentasikan oleh nilai rata-rata dari sudut jurusan yang dibentuk oleh setiap segmen. Hasil hitungan dari perbandingan rata-rata kedua data tersebut dibandingkan dengan nilai t tabel. Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka rata-rata kedua data tersebut berbeda signifikan. Penerapan metode t-test untuk penetapan garis pangkal lurus di pantai utara Sulawesi menunjukkan bahwa bentukan geografis pantai sangat berpengaruh terhadap signifikansi perbedaan arah umum garis pantai dengan garis pangkal lurus. Kondisi pantai yang menjorok ke daratan memiliki peluang untuk memenuhi kriteria tidak menyimpang jauh dari arah umum garis pantai dengan tetap memaksimalkan klaim luas laut.
Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Geomatika Untuk Mendukung Kegiatan Pertanahan (Studi Kasus Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional)
Masalah yang mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan pertanahan adalah kebutuhan sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/ BPN menyelenggarakan pengembangan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan masalah tersebut penulis mengkaji mengenai pola penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di bidang geomatika dalam rangka mendukung kegiatan pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berdasarkan observasi serta data sekunder berupa laporan kegiatan. Hasil yang diperoleh adalah PPSDM ATR/BPN telah membuat rencana strategis dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang geomatika. Pada tingkat operasional pelaksana kegiatan diberikan standar kompetensi di bidang geomatika dan selanjutnya diintegrasikan dengan jenis kegiatan pertanahan. Sedangkan pada tingkat manajerial pejabat pengawas dan administrator diberikan pengetahuan dan praktik untuk menggerakkan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan. Sarana untuk membentuk sumberdaya manusia yang handal tersebut adalah melalui pelatihan, webinar dan coaching/ mentoring. Pelatihan teknis diberikan sesuai dengan tujuan kompetensi peserta dalam bentuk tingkat dasar dan lanjutan. Pelatihan tingkat dasar bertujuan untuk memberikan kompetensi dasar pengumpulan data fisik untuk kegiatan pertanahan. Sedangkan tingkat lanjutan adalah untuk memberikan kompetensi teknis yang lebih bersifat penguasaan masalah di lapangan dan penguasaan ketentuan yang berlaku untuk pendaftaran tanah. Pada masa pandemi yang sedang berlangsung, metode pembelajaran menggunakan model campur antara tatap muka dan jarak jauh.
Deteksi Area Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Citra Landsat 8 Tahun 2018 – 2020 (Studi Kasus: Pulau Rupat, Bengkalis)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi sebuah fenomena tahunan pada musim kemarau di Indonesia, salah satunya Pulau Rupat yang berada di Provinsi Riau. Lokasi Pulau Rupat yang dekat dengan ekuator dan lahan yang bersifat gambut menjadi salah satu penyebab mudah terjadinya karhutla. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan area bekas kebakaran hutan dan lahan di Pulau Rupat dari tahun 2018 hingga 2020 dengan memanfaatkan citra satelit Landsat 8 menggunakan metode semi otomatis. Pengolahan dengan metode semi otomatis dilakukan dengan cara interpretasi visual dan digital. Pengolahan data citra satelit Landsat 8 dilakukan secara visual dengan melakukan digitasi berdasarkan unsur interpretasi citra, sedangkan pengolahan data titik panas (hotspot) dilakukan secara digital dengan memanfaatkan fungsi point density untuk mendapatkan batasan area karhutla berdasarkan tingkat kerapatan hotspot. Hasil dari pengolahan kedua metode tersebut digunakan untuk mendeteksi area bekas karhutla yang lebih akurat. Hasil kajian menunjukkan luas area bekas karhutla tahun 2018, 2019, dan 2020 berturut-turut sebesar 178,06 ha; 3.528,98 ha; dan 2.117,47 ha. Hasil deteksi area bekas karhutla dianalisis berdasarkan fungsi kawasan hutan termasuk ke dalam HP (hutan produksi tetap), HPK (hutan produksi konversi), HPT (hutan produksi terbatas), dan APL (area penggunaan lain), sedangkan berdasarkan penutup lahan termasuk ke dalam jenis kawasan hutan, hutan rimba, perkebunan/kebun, dan semak belukar/alang-alang.
Analisis Perubahan Stok Karbon Berdasarkan Perubahan Penutupan Lahan dari Tahun 1990 – Tahun 2020 di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 2 wilayah yaitu Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran dengan luas total kurang lebih 133,2 Km2. Terjadinya aktivitas antropogenik di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan dapat mengakibatkan banyak sekali perubahanyang dapat menyebabkan pelepasan karbon serta meningkatya perubahan gas - gas yang ada di atmosfer secara global sehingga dapat menimbulkan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Metode perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode stock different. Data yang digunakan dalam analisis stok karbon adalah data aktivitas (penutupan lahan) dan data konstanta nilai cadangan karbon per penutupan lahan. Total nilai cadangan karbon di Wilayah Pesisir Kecamatan Paciran dan Brondong Kabupaten Lamongan selama periode tahun 1990 – tahun 2000 mengalami peningkatan cadangan karbon sebesar 12.232,37 C ton/ha, Kemudian pada periode tahun 2000 – tahun 2020 total nilai cadangan karbon di Wilayah Pesisir Kecamatan Paciran dan Brondong mengalami penurunan cadangan karbon sebesar 11.586,54 C ton/ha. Hasil perhitungan nilai emisi dan serapan karbon di Wilayah Pesisir Kecamatan Paciran dan Brondong selama periode tahun 1990 – tahun 2020 menunjukkan bahwa penambahan nilai emisi tertinggi terjadi pada periode antara tahun 2011 – 2015 dimana pada periode tersebut Wilayah Pesisir Kecamatan Paciran dan Brondong mengalami pertambahan emisi sebesar 4.146,99 ton C ton/ha. Sedangkan nilai serapan karbon tertinggi terjadi pada periode tahun 2000 – 2006 dimana pada periode tersebut terjadi penambahan nilai serapan karbon sebesar 269.194,16 C ton/ha.
Analisis Perubahan Penutupan Lahan Menggunakan Google Earth Engine dengan Algoritma Cart (Studi Kasus: Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur)
Kawasan pesisir kabupaten merupakan kawasan prioritas pembangunan industri serta menjadi salah satu kawasan minapolitan di Indonesia. dari adanya rencana pengembangan di kawasan pesisir Kabupaten Lamongan, maka akan mempengaruhi penggunaan lahan dari tahun ke tahun seiring berkembangnya industri di wilayah tersebut. Oleh sebab itu pentingnya dilakukannya penelitian mengenai evaluasi penutupan lahan yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan guna untuk mengetahui dampak dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lamongan. Salah satu metode untuk pemantauan data perubahan penutupan lahan yaitu menggunakan metode penginderaan jauh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan klasifikasi terbimbing dengan algoritma Classification and Regression Trees (CART) yang dijalankan melalui google earth engine. Berdasarkan hasil penelitian, peta penutupan lahan tahun 2020 memperoleh ketepatan interpretasi sebesar 90,9%. Tren perubahan penutupan lahan yang mengalami kenaikan pada rentang tahun 1990 hingga 2020 adalah kelas pemukiman, tambak, pertambangan, dan pelabuhan. Tren perubahan penutupan lahan yang mengalami penurunan pada rentang tahun 1990 hingga 2020 adalah kelas hutan tanaman, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak, hutan mangrove sekunder, sawah, dan kelas awan.
Analisis Kualitas Data Peta Pendaftaran Tanah pada GeoKKP Dusun Jetis Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kulonprogo
Kualitas data pertanahan menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data pertanahan meliputi data yuridis dan data fisik. Penataan atribut yuridis dan fisik data pertanahan dilakukan melalui Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atau dikenal dengan GeoKKP. Data yang telah diakuisisi kemudian ditindaklanjuti dengan digitalisasi. Hasil dari digitalisasi data tersebut diklasifikasikan kembali sesuai dengan kualitasnya antara lain KW1, KW2, KW3, KW4, KW5 dan KW6. Setelah dilakukan pengklasifikasian kualitas data hasil digitalisasi peta pendaftaran ditemukan permasalahan antara lain adanya overlap dengan bidang tanah yang sudah terpetakan sebelumnya, perbedaan luas, hingga bentuk dan posisi bidang yang tidak sesuai. Kondisi ini perlu dievaluasi agar kualitas data dapat terjaga dari segi fisik dan yuridis. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan uji kualitas data yang terdapat pada GeoKKP (Data PTSL 2018) dengan data hasil ukur bidang tanah dengan menggunakan GPS RTK yang direferensikan dengan data GPS statik di Dusun Jetis. Hasil dari penelitian ini berupa tingkat ketelitian dari segi luas bidang tanah, kesesuaian bentuk dan posisi serta dari klasifikasi kepemilikan sertipikat. Total bidang tanah hasil overlay GeoKKP dengan hasil pengkuran adalah 228 bidang, dengan rincian bidang pada GeoKKP sejumlah 146 dan bidang hasil ukur sejumlah 82. Bentuk, luas, dan posisi menunjukkan hasil yang signifikan berbeda karena ada beberapa faktor.diantaranya alat pengukuran yang digunakan mempunyai tingkat ketelitian yang berbeda , tidak adanya peta kerja (basemap) yang dapat dijadikan acuan, dan perubahan batas bidang yang dapat terjadi dari waktu ke waktu.
Batas Daerah Sebagai Penentu Kebijakan Pembangunan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi selanjutnya provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, kabupaten dan kota dibagi atas kecamatan serta kecamatan dibagi atas kelurahan/desa. Pasca tahun 1999, terjadi perubahan paradigma pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi yang mana terdapat penyerahan kewenangan pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Dalam hal ini, suatu pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola daerah secara mandiri sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pemekaran wilayah, mulai dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sampai dengan tahun 2014 jumlah total DOB di Indonesia sebanyak 542 yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota yang terbentuk dari tahun 1956 sampai tahun 2014. Sedangkan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk pasca reformasi birokrasi sebanyak 223 yang terdiri provinsi, kabupaten dan kota, berarti ada kenaikan sekitar 41,14%. Implikasi yang muncul dari DOB, setiap pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya terutama pada daerah yang memiliki potensi sumber daya untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui sampai dimana wilayah kewenangannya, maka pemerintah daerah perlu untuk melakukan penegasan batas daerah. Pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan turunannya PP Nomor 43 tahun 2021 tentang tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/ atau Hak Atas Tanah, bahwa batas daerah harus diselesaikan paling lama 5 (lima) bulan dengan pemerintah daerah maka Kemendagri melakukan percepatan penyelesaian batas daerah. Hal ini dikarenakan batas daerah merupakan layer dasar informasi geospasial yang menjadi pedoman bagi peta-peta tematik lain yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga. Dalam penulisan makalah ini, metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan arti pentingnya batas daerah dan langkah percepatan yang dilakukan Kemendagri. Hasil yang diharapkan pada penulisan makalah ini dapat mendorong pemerintah daerah yang belum selesai segmen batasnya agar segera bersepakat untuk percepatan investasi di wilayahnya masing-masing.
Analisis Pengaruh Strip Adjusment Terhadap Ketelitian Data UAV Lidar
Kegiatan pemetaan daerah dalam bentuk tiga-dimensi (3D) sering kali dilakukan dalam kegiatan perencanaan, pembangunan dan pengawasan infrastruktur di muka bumi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan menggunakan berbagai macam metode juga teknologi guna menghasilkan peta 3D dengan akurasi yang baik, salah satunya adalah dengan Tekonologi LiDAR (Light Detection and Ranging) dengan wahana UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Teknologi ini dapat menggambarkan permukaan bumi beserta objek-objek yang ada diatasnya dalam bentuk kumpulan titik yang mengambang (point cloud) yang berorientasi dalam sistem koordinat 3D. Untuk mendapatkan ketelitian yang baik terkait posisi dari titik-titik tersebut dibutuhkan pemrosesan lebih lanjut yang berkaitan dengan jalur terbang dari UAV, sikap terbang UAV, dan posisi UAV saat melakukan akuisisi data. Penelitian ini bertujuan untuk memahasi proses peningkatan akurasi data point cloud dari wilayah Kampus ITB Jatinangor yang diakuisisi menggunakan teknologi LiDAR dengan wahana UAV terutama dalam proses strip adjustment. Hasil yang didapatkan merupakan data point cloud dan juga DTM (Digital Terrain Model) yang membentuk kampus ITB Jatitnangor, dimana hasil dari data point cloud yang telah dilakukan strip adjustment ini memiliki bentuk objek-objek pada permukaan yang terekam lebih rapih dan sejajar yang berdampak pada peningkatan ketelitian dari data point cloud tersebut.
Copyright (c) 2023 Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT)- Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)
Kajian Strategi Percepatan Sertipikasi Tanah dalam Rangka Pengamanan Barang Milik Negara
Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana BMN berupa tanah menyumbang 71% nilai dari total neraca Laporan BMN. Besarnya nilai tanah tersebut perlu didukung dengan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas BMN berupa tanah. Berdasarkan Lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 19b/LHP/XV/06/2020 Tanggal 15 Juni 2020, terdapat aset tetap yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp22.415.116.586.743 pada 24 Kementerian/Lembaga (K/L) dan dari temuan BPK tersebut diketahui masih terdapat BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan. Sebagai upaya pengamanan BMN berupa tanah sekaligus dalam rangka melengkapi dan memperkuat status hak kepemilikan atas BMN berupa tanah, Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, Kementerian ATR/BPN selaku instansi yang berwenang menerbitkan sertipikat, bersama seluruh K/L melakukan program Sertipikasi BMN berupa tanah secara nasional yang diharapkan tuntas pada tahun 2022. Kajian ini dimaksudkan untuk menguraikan strategi percepatan sertipikasi BMN atas beberapa permasalahan yang ada guna mengoptimalkan pelaksanaan percepatan sertipikasi BMN berupa tanah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan (1) melakukan kajian literatur terkait sertipikasi BMN, (2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertipikasi BMN secara berkala, dan (3) melakukan analisis untuk percepatan sertipikasi BMN. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mempercepat pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah.
Analisis Perubahan Garis Pantai dan Penggunaan Lahan di Kota Probolinggo, Jawa Timur
Wilayah Pesisir Kota Probolinggo merupakan kawasan yang rentan terjadi perubahan garis pantai, yang diakibatkan oleh dua faktor. Faktor tersebut berupa faktor alami yang terjadi diakibatkan oleh erupsi Gunung Bromo, sedangkan faktor manusia sendiri diakibatkan telah terjadinya pembangunan pelabuhan dipesisir Kota Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetehui ;(1) Perubahan Garis Pantai yang terjadi pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 di Kota Probolinggo, Jawa Timur; (2) Perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 di Kota Probolingggo, Jawa Timur. Alur penelitian ini terdiri atas studi pendahuluan, pengumpulandata, pengolahan data, validasi dan analisis data serta pembahasan. Adapun untuk pengolahan data menggunakan citra satelit landsat 7 dan citra landsat 8, serta menggunakan Difital Shoreline Analysis System (DSAS) versi 5 pada peranngkat lunak ArcGis 10.5.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perubahan Garis Pantai pada tahun 2004 - 2019 di Pesisir Kota Probolinggo mengalami akresi, terjadi pada Desa Mayangan dengan laju rata-rata akresi sebesar 21,94 meter/tahun dan rata-rata jarak akresi sebesar 112,25 meter. Sedangkan akresi terendah terjadi pada Desa Sukabumi dengan laju rata-rata akresi sebesar 1,84 meter/tahun dan rata-rata jarak akresi sebesar 10,12 meter;(2) Perubahan Guna Lahan yang terjadi di Kota Probolinggo yaitu berupa lahan pemukiman, lahan kosong, tambak, sawah, mangrove, dan pelabuhan. Perubahan guna lahan terbesar pada rentang tahun 2004 sampai dengan tahun2019 pada lahan pemukiman terjadi penambahan lahan sebesar 352.43 Ha, Sedangkan perubahan guna lahan yang paling kecil adalah lahan kosong dengan pengurangan luas lahan sebesar 8.91 Ha.
Aplikasi WebGIS untuk Pemantauan Kegiatan Penambangan di PT Berau Coal
Saat ini perkembangan teknologi informasi geospasial sangat pesat dan sudah mulai banyak diaplikasikan di berbagai bidang. Salah satu bidang yang sedang berkembang dalam memanfaatkan teknologi informasi geospasial adalah bidang pertambangan. Berbagai kegiatan operasional pada bidang pertambangan dapat dibantu dengan menggunakan teknologi informasi geospasial. PT Berau Coal sebagai salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, saat ini sedang mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi geospasial berbasis WebGIS yang dapat membantu pemberian informasi beserta analisis terhadap kegiatan pertambangan yaitu BeGesit (Berau Coal Geospatial Information System). Sistem ini merupakan suatu sistem teknologi informasi geospasial dikembangkan dengan menggunakan berbagai perangkat lunak open source. Sistem ini memiliki fungsi untuk memberikan informasi kegiatan penambangan seperti data titik bor geologi, realisasi penambangan (land use), sequence monitoring, road geometry monitoring, prakiraan cuaca, rainfall and water level monitoring dan lain sebagainya. Selain dengan menggunakan sarana WebGIS, sistem ini juga terintegrasi dengan sarana pengiriman dan penyajian informasi menggunakan e-mail, pesan Telegram dan penyimpanan Google Drive. Sistem ini juga dilengkapi proses untuk pengecekan data serta pembuatan analisis secara otomatis. Dengan adanya sistem ini maka kegiatan operasional dapat berjalan dengan memanfaatkan informasi spasial secara cepat dan aktual.
Pemodelan Regresi Double Log dan Semi Log Untuk Nilai Tanah di Daerah Rawan Tanah Longsor (Studi Kasus: Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi)
Bencana tanah longsor merupakan fenomena alam berupa gerakan massa tanah dalam mencari keseimbangan baru akibat adanya gangguan dari luar yang menyebabkan berkurangnya kuat geser tanah dan meningkatnya tegangan geser tanah (Slamet, 2017). Longsor seringkali terjadi akibat adanya pergerakan tanah pada kondisi daerah lereng yang curam, serta tingkat kelembaban tinggi, tumbuhan jarang (lahan terbuka) dan material kurang kompak. Curah hujan juga menjadi salah satu faktor terjadinya longsor. Seperti yang pernah terjadi di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 tepatnya tanggal 22 Juni (Fakhri, F., 2018). Pada penelitian ini akan dilakukan kajian pemodelan Double Log dan Semi Log pada nilai tanah di Kecamatan Songgon dengan menggunakan data harga pasar. Dimana pada pemodelan ini akan didapatkan model matematis. Hasilnya adalah didapatkan peta zona nilai tanah dengan metode regresi Double Log dan Semi Log. Kemudian dilakukan uji F, uji T, dan perhitungan nilai R-Square. Pada uji F dan uji T hasilnya semua variabel (x) memiliki pengaruh terhadap nilai tanah. Sedangkan pada perhitungan nilai R-Square hasilnya adalah memiliki nilai R-Square sebesar 85,5% untuk menjelaskan semua variabel (x) terhadap variabel (y). Dari hasil nilai R-Square dapat dilihat bahwa variabel (x) yang digunakan dalam pemodelan Double Log dan Semi Log memiliki pengaruh yang besar untuk menjelaskan variabel (y), sehingga pemodelan yang digunakan bersifat signifikan.
Analisis Swot-Ahp Untuk Arahan Jenis Pemanfaatan Tanah Desa
Pemanfaatan lahan memiliki kecenderungan mengutamakan faktor nilai lahan secara ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pemanfaatan lahan “tanah desa” beserta sebarannya; (2) menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pemerintah desa dalam menentukan arahan jenis pemanfaatan tanah desa di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Unit analisis penelitian adalah seluruh tanah desa sejumlah 128 bidang. Penelitian ini menggunakan kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data melalui: (1) Interpretasi Peta Desa; (2) Interpretasi CSRT; (3) Wawancara dengan perangkat desa dan penguasa lahan; (4) Pengamatan lapangan. Teknik analisis data mencakup: (1) Teknik analisis spasial dengan teknologi GIS; (2) Teknik analisis SWOT-AHP. Setiap elemen SWOT yang dirumuskan dikaitkan dengan masing-masing jenis pemanfaatan tanah, sehingga dapat dilakukan penentuan prioritas pemanfaatan tanah desa berdasarkan AHP. Hasil penelitian adalah: (1) Tanah desa tersebar secara sporadis di 3 tipe wilayah yaitu zona Desa-Kota, Urban Fringe, dan Kota-Desa; (2) Alternatif strategi berdasarkan prioritas adalah (a) menguatkan sistem pengendalian pemanfaatan tanah desa melalui peraturan; (b) meningkatkan pemahaman kepada penguasa/penyewa lahan tentang sanksi pengalihfungsian lahan; (c) meningkatkan kemampuan penguasa/penyewa lahan dalam pengelolaan tanah pelungguh dan pengarem-arem yang bernilai ekonomis dan berkelanjutan; dan (d) meningkatkan intensifikasi tanah pelungguh dan pengarem-arem.
Evaluasi Pergerakan Titik Kontrol Pemantauan Waduk Sermo Untuk Mendukung Mitigasi Multidisaster
Yogyakarta merupakan daerah dengan tingkat resiko bencana yang tinggi, termasuk daerah Kabupaten Kulon Progo. Dengan topografi yang cenderung berbukit, menjadikan daerah Kulon Progo merupakan area dengan kerawanan tanah longsor. Selain itu, di Kulon Progo juga terdapat Waduk Sermo sebagai sumber irigasi dan air bersih. Waduk ini terletak disekitar area sesar normal, sehingga Waduk Sermo memiliki resiko multidisaster yaitu seismik dan tanah longsor. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan secara berkala untuk mengurangi dampak resiko multidisaster tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pergerakan titik kontrol pemantauan Waduk Sermo untuk mitigasi atau pengurangan resiko multidisaster di area Waduk Sermo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengamatan GPS pada tahun 2015 sampai dengan 2020 pada lima titik kontrol pemantauan di sekitar Waduk Sermo, yaitu MAK1, MAK2, MAK3, MAK4, dan MAK5. Pengolahan data GPS tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak GAMIT/GLOBK. Selanjutnya dilakukan evaluasi hasil pengolahan GAMIT/GLOBK, dan perhitungan untuk mendapatkan posisi dan arah pergerakan masing-masing titik kontrol pemantauan. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan bahwa pergerakan horizontal titik kontrol pemantauan Waduk Sermo berkisar antara 0,006 m/tahun sampai dengan 0,016 m/tahun kearah Timur Laut. Sedangkan pergerakan vertikal berkisar antara 0,006 m/tahun sampai dengan 0,033 m/tahun dengan arah pergerakan keatas permukaan tanah kecuali untuk titik MAK3 yang bergerak kebawah. Pergerakan hingga level cm menunjukkan bahwa daerah Waduk Sermo harus terus dipantau secara berkala untuk mengurangi resiko multidisaster.
Perbandingan Uji Akurasi Data Pada Ortofoto Menggunakan Teknik Pemotretan Tegak Dan Miring Berdasarkan Standar Ketelitian Planimetris Bpn (Badan Pertanahan Nasional)
Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat di bidang pemetaan. Salah satunya pemetaan dengan metode fotogrametri menggunakan wahana drone atau disebut pesawat tanpa awak. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (PMNA/KBPN 3/1997) pasal 142 ayat 1 menerangkan bahwa peta kadaster dibuat dengan memetakan hasil pengukuran bidang tanah, sedangkan pada peraturan yang sama pasal 12 ayat 1 menerangkan bahwa pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta kadaster diselenggarakan dengan cara terrestrial, fotogrametrik, atau metode lainnya. Pada penelitian ini menerapkan pengukuran dan pemetaan menggunakan metode fotogrametri dengan teknik pemotretan tegak dan miring (oblique). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan uji akurasi berdasarkan standar ketelitian planimetris BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada ortofoto. Pasal 17 ayat 2 huruf b pada Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa peta dasar skala 1 :1000 harus mempunyai ketelitian planimetris lebih kecil dari 0,3 mm pada peta. Hal tersebut menjadi acuan / standar ketelitian yang dipakai dalam pengujian akurasi data terhadap pemotretan tegak dan miring (oblique). Area pemotretan yang digunakan untuk uji akurasi sekitar ± 100 ha, dengan persebaran titik GCP berjumlah 8 titik yang digunakan untuk koreksi geometrik. Pengujian akurasi data dengan cara menganalisis ketelititan nilai RMSE (Root Mean Square Error) dan menganalisis hasil perbandingan pengukuran terrestris dengan pengamatan GPS metode RTK (Real Time Kinematic) terhadap delineasi (penarikan garis batas) pada ortofoto, yang mana digunakan untuk toleransi pengukuran luas berdasarkan standar ketelitian planimetris BPN (Badan Pertanahan Nasional). Hasil uji akurasi data pada ortofoto berdasarkan standar ketelitian titik uji yang dikeluarkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk peta dasar skala 1 : 1000, yaitu ortofoto dengan teknik pemotretan tegak memenuhi syarat, sedangkan ortofoto dengan teknik pemotretan miring (oblique) tidak memenuhi syarat. Berdasarkan standar ketelitian jarak yang dikeluarkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk peta dasar skala 1 : 1000, yaitu ortofoto dengan teknik pemotretan tegak dan miring (oblique) memenuhi syarat. Berdasarkan ketelitian luas yang dikeluarkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk peta dasar skala 1 : 1000, yaitu ortofoto dengan teknik pemotretan tegak dan miring (oblique) pada keseluruhan area uji akurasi memenuhi syarat. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil perbandingan ketelitian titik uji, jarak, dan luas antara data teknik pemotretan tegak dan miring (oblique) yaitu teknik pemotretan tegak lebih akurat dan presisi daripada pemotretan miring (oblique).
Penerapan 3d As-Built Model Pipa Distribusi Dari Point Cloud
Building Information Model (BIM) menjadi sangat popular dalam manajemen proyek karena kemampuannya yang dapat membuat prototipe, analisis dan konstruksi bangunan secara digital yang memiliki informasi didalamnya. BIM dapat dilakukan dengan proses as-built. As-built model merupakan kondisi konstruksi yang menyerupai bentuk aslinya dengan acuan yang digunakan berupa teknologi spasial yang menghasilkan point cloud. Dengan peningkatannya, BIM dapat digunakan untuk bidang nonstruktural seperti mekanikal, elektrikal dan pipa (MEP). Pipa distribusi merupakan salah satu jenis MEP yang sangat penting dalam dunia oil dan gas. Pipa distibusi berfungsi sebagai jaringan pipa yang mengalirkan fluida baik liquid maupun gas. Karena memiliki fungsi yang sangat penting itu, pembuatan pipa distribusi harus dilakukan pemantauan secara berkala untuk menghindari bentrokan pipa (clash detection) dan kebocoran pipa. 3D As-built model dapat diterapkan dalam pemantauan pipa distribusi untuk menggapai area pipa yang sulit untuk diidentifikasi. Penelitian ini akan memperlihatkan cara pembuatan 3D As-Built Model pada pipa distribusi melalui software Cyclone. Model 3D As-built yang dihasilkan diintegrasikan ke dalam software 3D Resharper untuk dilakukan penilaian kontrol kualitas. Proses penilaian ini meliputi analisis deviasi spasial dengan membandingkan dimensi yang dihasikan dari point cloud dan 3D As-Built model. Melalui penelitian ini akan memperlihatkan kelebihan dari pemodelan 3D as-built model yang memiliki potensi besar untuk penilaian kualitas konstruksi pipa.
Penyusunan Standar Survei Terestrial Dalam Rangka Akselerasi Pemetaan Dasar Skala Besar Untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Penyelenggaraan Informasi Geospasial Skala Besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cakupan area daratan seluas 5 kali wilayah Republik Federal Jerman tentunya membutuhkan strategi terobosan namun tetap memprioritaskan aspek kualitas produk geospasial yang dihasilkan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) melalui proses percepatan (akselerasi) yang inovatif dengan tetap mempertimbangkan faktor efisiensi biaya produksi terutama terkait kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Informasi IG sebagai motor penggerak utamanya. Sebagai perbandingan, Republik Federal Jerman memiliki unit teknis pemetaan dasar skala besar yang dilengkapi perangkat peralatan mutakhir termasuk SDM bidang IG dengan kompetensi teknis meliputi proses akuisisi data, pemrosesan geospasial serta penyajian dan pemutakhiran data geopasial (geodata) di setiap wilayah 16 negara bagian. Dalam implementasinya, survei terestrial muncul sebagai salah satu alternatif teknologi pemetaan dasar skala besar, terutama bila dikaitkan dengan semakin tingginya resolusi data geospasial yang dihasilkan dengan tingkat akurasi tertinggi. Sebagaimana kita ketahui, teknologi pemetaan lain pada umumnya terkendala oleh berbagai faktor khususnya terkait tutupan awan yang senantiasa menjadi kendala utama dalam proses akusisi data geospasial skala besar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, tetap dibutuhkan suatu standar pelaksanaan survei terestrial yang dapat diacu oleh para pemangku kepentingan. Selain kebutuhan akan teknologi dan metodologi yang terstandar secara baik, tentunya dibutuhkan tenaga profesional tersertifikasi dengan kualifikasi pengetahuan, ketrampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatannya dalam apa yang disebut sebagai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Selain SKKNI, standar kompetensi juga dapat mengacu pada standar internasional atau standar khusus. Standar kompetensi menjadi persyaratan dasar utama dalam kegiatan penyelenggaraan IG nasional. Berdasarkan analisis kebutuhan SDM nasional, dapat dilakukan identifikasi kualifikasi yang membutuhkan kajian secara spesifik terkait proses bisnis dan industri IG, baik ditinjau dari segi kualifikasi nasional/internasional maupun secara spesifik dalam industri sebagaimana dimaksud. Pada akhirnya, tulisan ini mengkaji dan merumuskan standar survei terestrial yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyelenggaraan IG nasional baik ditinjau dari aspek peraturan/regulasi maupun perkembangan teknologi geospasial terkini. Standar survei terestrial ini menjadi sangat fundamental dan esensial peranannya, terutama dalam situasi di mana begitu beragamnya teknologi dan metode pemrosesan yang tersedia di tengah-tengah masyarakat dan/atau industri IG nasional. Dalam hal ini, penetapan ketentuan sertifikasi profesi yang memiliki kesesuaian dengan standar teknis survei terestrial akan diterapkan secara konsisten dan kontinu. Hal tersebut, selain akan mengakselerasi terwujudnya SDM bidang IG unggul sebagai salah satu faktor penentu terwujudnya penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial (DG/IG), juga akan mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya khususnya untuk kegiatan perencanaan pembangunan nasional.
Arahan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Sleman, Indonesia
Kabupaten Sleman merupakan daerah lumbung pangan (daerah surplus beras), namun pada saat ini banyak lahan pertaniannya mengalami konversi penggunaan lahan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan produksi beras dan pada akhirnya nanti dapat menjadi minus ketahanan pangan bila tidak dikendalikan. Tujuan penelitian yaitu: menganalisis sebaran konversi penggunaan lahan dan ketahanan pangan untuk arahan penggunaan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian dikaitkan dengan sebaran konversi penggunaan lahan pertanian ke non pertanian dianalisis dengan kebutuhan lahan untuk komsumsi penduduk, sedangkan data sebaran konversi penggunaan lahan pertanian ke non pertanian dilakukan dengan bantuan Citra Satelit LANDSAT. Sebagai populasinya adalah seluruh kecamatan, semua kecamatan diamati sebagai unit penelitian (metode survei). Hasil penelitian didasarkan pada perhitungan konsumsi penduduk untuk penggunaan lahan (ketahanan pangan di setiap kecamatan) dan besarnya konversi lahan setiap kecamatan. Secara keseluruhan hasil penelitian di kabupaten Sleman terjadi konversi penggunaan lahan sebesar 9.810,06 11.610,06 Ha/th, dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 1.075.575 jiwa. Arahan penggunaan lahan untuk lahan pertanian (sawah abadi) terdapat di 4 kecamatan yaitu: Kecamatan: Gamping, Minggir, Turi, dan Mayudan. Untuk arahan penggunaan lahan sebagai lahan penyangga terdapat di 3 kecamatan yaitu Kecamatan: Cangkringan, Ngaglik, dan Sayegan. Untuk penggunaan lahan permukiman (perkembangan perkotaan) terdapat di 10 kecamatan yaitu Kecamatan: Tempel, Sleman, Pakem, Mlati, Godean Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan, dan Ngemplak.
Analisis Kawasan Risiko Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kampung Code Utara, Kota Yogyakarta
Kampung Code Utara merupakan salah satu kawasan di sekitar bantaran sungai Code, DIY yang rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Kondisi ini dikarenakan kawasan ini memiliki kelerengan yang relatif ekstrim, jenis tanah yang liat dan berpasir, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai peraturan sempadan sungai. Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko bencana banjir dan tanah longsor di kawasan ini. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah ortofoto dari foto udara format kecil, data penggunaan lahan, jenis tanah, hidrologi, serta sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Kriteria dalam menentukan kawasan risiko bencana menggunakan kriteria Risiko Bencana Indonesia BNPB tahun 2016. Proses deliniasi kawasan risiko bencana dilakukan dengan metode overlay dan scoring menggunakan perangkat lunak ArcMap. Tahap scoring dilakukan dengan memberikan bobot dan nilai pada setiap kriteria sesuai dengan klasifikasinya, selanjutnya dilakukan proses overlay untuk menghasilkan kawasan risiko bencana banjir dan tanah longsor. Hasil yang diperoleh berupa peta risiko bencana banjir dan tanah longsor di kampung code utara yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kawasan risiko tinggi, sedang, dan rendah. Kawasan bantaran sungai memiliki risiko yang tinggi terhadap bencana banjir dan tanah longsor dikarenakan kelerengan tebing yang ekstrim dan terdapat beberapa kawasan permukiman yang dibangun tidak sesuai peraturan sempadan sungai.
Penerapan Konsep Geopark Dalam Pembangunan Kawasan Berbasis Geokonservasi
Geokonservasi (geoconservation) adalah aksi yang dimaksudkan untuk melakukan konservasi dan memperluas manfaat dari fitur, proses, situs, dan bentang geologi dan geomorfologi. Desa Nglanggeran, Kapanewonan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah studi kasus penelitian ini adalah salah satu Geosite/Geotapak dari Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Dalam kawasan Desa Nglanggeran terdapat potensi keragaman bentang alam (geodiversity), keragaman hayati (biodiversity) dan keragaman budaya (culturediversity) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Apabila potensi tersebut dikelola secara bijaksana dengan memperhatikan aspek geokonservasinya diharapkan akan memberi manfaat kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar Geosite Gunung Api Purba –Nglanggeran pada khususnya dan Desa Nglanggeran pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan ketiga potensi sumberdaya alam daerah ini yang perlu dikembangkan dan dipaduserasikan sehingga menjadi peluang untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakatnya dan juga untuk mengetahui peranan pemerintah dalam melakukan pendampingan dan pelatihan/pembinaan mengenai pengelolaan daerahnya serta fasilitasi pemerintah berupa sarana prasarana dalam menunjang pengembangan daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif survey, setelah data diperoleh dari data primer dan sekunder analisis selanjutnya menggunakan Analisis SWOT- Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). yaitu untuk mengetahui strategistrategi dalam pembangunan daerahnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah wawancara, observasi lapangan dan studi literatur untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dipergunakan untuk menganalisis dan mengukur sampai sejauh mana pemanfaatan konsep geopark di wilayah studi kasus. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Konsep Geopark dalam Pembangunan Kawasan berbasis Geokonservasi di desa Nglanggeran, Kapanewonan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan sangat baik, baik ditinjau dari segi perencanaan dalam mengikutsertakan tokoh desa, pemerintah desa dan berbagai lapisan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian yang terkoordinir yang tersusun dengan jelas, pengarahan atau proses pengintegrasian proses serta tujuan-tujuan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan Pengelola Geosite dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat sekitar . Hal ini dibuktikan pula dengan beberapa penghargaan yang diterima baik tingkat nasional maupun internasional. Pendapatan Asli Desa yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pengelola Geosite Nglanggeran, relatip sangat tinggi yaitu sekitar 4 (empat) milyar rupiah per tahun, sehingga berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Nglanggeran-Kapanewonan PatukKabupaten Gunungkidul
Pemodelan 3D Vegetasi Pada Level Of Detail 2 Dalam Ruang Lingkup Ruang Terbuka Hijau Menggunakan Metode Spherical Fitting Dan Ellipsoid Fitting
Pemodelan 3D merupakan salah satu aspek yang penting dalam perencanaan dan analisis suatu wilayah. Model 3D wilayah urban dapat digunakan dalam berbagai aplikasi (Yao, dkk., 2018). Contoh dari aplikasi penggunaan model 3D pada suatu wilayah adalah estimasi perambatan kebisingan, kadaster 3D, dan manajemen fasilitas. Model 3D pada suatu wilayah mencakup objek bangunan, jalan, vegetasi, badan air, dan tanah. Objek-objek dari model 3D dapat disimpan dalam suatu model data CityGML. CityGML adalah model data berbasis XML yang digunakan untuk mendeskripsikan geometri dan atribut dari objek 3D. Pada saat ini pemodelan 3D beserta aplikasinya banyak berfokus pada objek bangunan. Pemodelan 3D vegetasi hanya digunakan pada ruang lingkup visualisasi. Pemodelan 3D vegetasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan apabila analisis wilayah akan dilakukan secara komprehensif. Tingkatan Level of Detail (LOD) untuk objek vegetasi belum terdefinisi secara jelas dalam standar CityGML 2.0. Perbedaan tingkatan LOD pada pohon mempengaruhi hasil dari analisis yang dilakukan. Sebuah model 3D dapat diperoleh dari berbagai teknik akuisisi. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data awan titik hasil akuisisi Light Detection and Ranging (LiDAR) dan fotogrametri di wilayah Kampus ITB Jatinangor. Awan titik dari vegetasi yang dihasilkan dari hasil akuisisi LiDAR dan fotogrametri dimodelkan dengan menggunakan algoritma spherical fitting dan ellipsoid fitting secara otomatis dan menghasilkan model vegetasi pada LOD 2.A. Hasil pemodelan dengan menggunakan persamaan ellipsoid memiliki nilai R2 pada rentang 0.05 –0.3. Hasil pemodelan disimpan dalam format CityGML yang selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai analisis.
Analisis Spasial-Geowisata Dan Visualisasi 3 Dimensi Berbasis Web Wisata Pantai Kota Batam, Kepulauan Riau
Kota Batam adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas tiga gugusan pulau utama yaitu Pulau Batam, Rempang dan Galang. Daerah ini potensial memiliki wisata pantai yang menarik diantaranya Pantai Reviola, Pantai Viovio, Pantai Mirota dan Pantai Melur. Pengkajian kesesuaian lahan terhadap kawasan wisata pantai sebagai salah satu pertimbangan sebelum melakukan pengembangan kawasan wisata lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh analisis spasial, tingkat kelayakan aspek geowisata serta visualisasi lokasi wisata pantai secara 3 dimensi yang terintegrasi ke dalam web wisata pantai. Adapun metode yang digunakan yaitu analisis spasial (network analyst), interaksi spasial (gravity model), dan analisis geowisata (geosite dan geomorphosite) sedangkan visualisasi peta secara 3D berbasis web atau dikenal WebGIS menggunakan berbagai platform seperti ArcGIS Online, ArcGIS CityEngine dan desain antarmuka aplikasi web. Hasil dari network analyst dari centroid masing-masing kecamatan terhadap Kecamatan Galang diperoleh hasil bahwa interaksi spasial (gravity model) tertinggi adalah Kecamatan Sagulung dan terendah adalah Kecamatan Bulang dan Belakang Padang. Hasil kesesuaian geowisata yaitu Pantai Viovio (72%), Pantai Reviola (65%), Pantai Mirota (73%), dan Pantai Melur (76%). Hasil visualisasi secara 3 dimensi wisata pantai Kota Batam disajikan ke dalam platform ArcGIS CityEngine menghasilkan keluaran berupa point cloud (.las/.laz).
Pemanfaatan IndoorGML Untuk Analisis Aksesibilitas Sebagai Salah Satu Faktor Keandalan Bangunan Gedung
Tingkat keandalan bangunan gedung merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan untuk menentukan kelaikan sebuah bangunan sebelum digunakan. Bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dapat dikatakan andal dan berhak untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Salah satu aspek yang perlu untuk dianalisis dalam persyaratan kemudahan bangunan gedung adalah aksesibilitas, yang berkaitan dengan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung. Analisis aksesibilitas umumnya dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan, sehingga diperlukan sistem otomatisasi yang dapat menunjang pihak terkait untuk melakukan keseluruhan proses analisis tersebut secara efisien. Saat ini sistem yang umum digunakan dalam sektor Architecture, Engineering, and Construction/Facility Management (AEC/FM) adalah Building Information Modeling (BIM). Namun BIM memiliki keterbatasan dalam melakukan analisis spasial yang diperlukan untuk menunjang analisis aksesibilitas di dalam bangunan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem lain yang dapat menyimpan informasi bangunan sekaligus melakukan analisis spasial di dalamnya, yaitu Indoor Geography Markup Language (IndoorGML). IndoorGML adalah format standar penyimpanan data interior bangunan berbasis Extensible Markup Language (XML) pada domain Geographic Information System (GIS) yang dapat memberikan informasi spasial untuk melakukan penentuan posisi objek di dalam bangunan beserta pemanfaatannya dalam berbagai aspek. Tujuan dari penelitian ini yaitu membangun mekanisme konversi model 3D bangunan pada format data penyimpanan IFC ke dalam format data penyimpanan IndoorGML dan membangun mekanisme analisis aksesibilitas pada tingkat keandalan bangunan gedung dengan menggunakan IndoorGML. Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pembuatan modul ekstensi IndoorGML untuk aksesibilitas, konversi model 3D IFC ke dalam IndoorGML, dan analisis aksesibilitas menggunakan IndoorGML. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, IndoorGML dapat menunjang proses analisis aksesibilitas sehingga proses analisis dapat dilakukan dengan efisien. Namun keputusan akhir mengenai tingkat aksesibilitas pada keandalan bangunan gedung tetap harus diputuskan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan penilaian keandalan bangunan gedung.
Peran Teknologi Kelautan Untuk Pembangunan Kelautan Berkelanjutan
Pendekatan penglelolaan kelautan yang benar dan tepat adalah alasan mengapa pendekatan IpTek Kelautan menjadi salah satu kekuatan utama investasi pemerintah dalam pembangunan di sektor kelautan. Di sisi lain, tantangan-tantangan strategis pembangunan kelautan berkelanjutan di Indonesia antara lain adalah masih kurangnya pemahaman atas lingkungan laut Indonesia, belum optimalnya pemanfaatan dan perlindungan lingkungan laut, serta belum tertatanya koordinasi infrastruktur-infrastruktur IpTek kelautan dalam rangka pemahaman, pemanfaatan dan perlindungan lingkungan laut tersebut. Oleh karena itu, guna mengatasi tantangan-tantangan strategis pembangunan kelautan berkelanjutan tersebut, Teknologi Kelautan memiliki peran yang penting dan strategis yang dapat memberikan gambaran tentang model sistem kelautan, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk membuat kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan, perlindungan dan pelaksanaan program pembangunan kelautan berkelanjutan.
Pengembangan Informasi Spasial Penilaian Aset Dinamis Tanah Dan Bangunan Menuju Manajemen Kontrol Tower Dashboard Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Pangandaran)
Aset adalah suatu objek berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki dan dikendalikan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan nilai ekonomi positif. Aset perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pemiliknya. Permasalahan terjadi ketika organisasi belum memiliki kesadaran dalam mengelola aset. Sebagai contoh di Indonesia 70% kasus korupsi berasal dari pengadaan barang atau jasa yang merupakan aset negara dengan kerugian sebesar Rp.114,9 triliun. Pemerintah Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan terkait aset. Permasalahannya seperti belum terdata keberadaan fisik aset tanah dan bangunan dari Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Pangandaran dengan nilai total sekitar Rp.70 Miliar. Penyebab utama kerugian dikarenakan pengelolaan aset masih bersifat statis, yaitu kontrol nilai dan kontrol properti belum dilakukan terhadap perubahan kapasitas dan keberadaan dari aset dalam waktu tertentu. Maka dari itu, untuk memahami aset daerah secara dinamis diperlukan pengembangan informasi spasial seperti pemetaan nilai aset dan sistem informasi pengelolaan aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemetaan aset, sistem informasi pengelolaan aset beserta skema akses informasi, serta melakukan prediksi nilai aset pada masa yang akan datang untuk melakukan kontrol aset tanah dan bangunan. Data-data yang digunakan berupa peta dasar kabupaten pangandaran, citra satelit, data aset tanah dan bangunan, data penilaian aset, serta dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode penilaian yang didukung sistem informasi geografis berbasis web (WebGIS) dalam penyajian informasi pengelolaan aset. Melalui penelitian ini dapat dihasilkan: (1) Pemetaan aset yang tidak terbatas pada lokasi dari aset saja. (2) Sistem informasi beserta skema akses yang menampilkan informasi serta skema secara lengkap, detail dan mudah diakses untuk kontrol aset menuju manajemen kontrol tower dashboard. (3) Prediksi total nilai aset tanah 10 tahun yang akan datang sebesar Rp.386.003.893.814 serta prediksi nilai aset bangunan menghasilkan penyusutan nilai aset sebesar Rp.70.653.675.843 per tahun.
Pemodelan Bangunan 3D Menggunakan Footprint Bangunan Hasil Ekstraksi Mask R-CNN Dan Dense Point Cloud Dari Foto Udara UAV
Bangunan merupakan salah satu objek penting yang secara spasial dibutuhkan dalam berbagai pekerjaan khususnya untuk perencanaan dan pembangunan kota. Bangunan dalam representasi 3D telah terbukti mampu menunjang kegiatan perencanaan dengan baik mengingat dunia nyata berada dalam sistem 3D. Salah satu metode yang paling sederhana untuk membuat model bangunan 3D dalam cakupan wilayah yang luas adalah dengan melakukan ekstrusi footprint bangunan. Data yang umum digunakan dalam metode ini adalah footprint bangunan hasil digitasi manual pada orthomosaic dan komponen elevasi berupa point cloud dari Light Detection and Ranging (LiDAR). Pekerjaan digitasi manual umumnya memakan waktu yang relatif lama dan sumber daya manusia yang cenderung tinggi apabila data yang diproses semakin besar, selain itu hasil digitasi juga tidak konsisten relatif kepada keterampilan operator. Disisi lain, penggunaan point cloud LiDAR menyebabkan metode ini kurang terjangkau dari sisi biaya. Dalam penelitian ini, dilakukan pemodelan bangunan 3D menggunakan footprint bangunan yang dihasilkan secara otomatis dengan teknik Mask Region-based Convolutional Neural Network (Mask R-CNN) dan dense point cloud yang diperoleh dari pengolahan foto udara di kawasan kampus pusat Universitas Riau yang diakuisisi menggunakan Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Metode yang diterapkan memberikan hasil yang cukup baik. Model Mask R-CNN yang dilatih dalam 25 epoch pembelajaran menghasilkan akurasi pembelajaran senilai 96,80% dan footprint bangunan yang dihasilkan memiliki nilai recall (kelengkapan) 88,83%, kepresisian 91,65%, dan nilai Intersection over Union (IoU) 91,90% ketika dibandingkan dengan data ground truth. Proses ekstrusi footprint bangunan hasil ekstraksi otomatis tersebut menghasilkan model bangunan 3D dalam Level of Detail (LOD) 2 dengan nilai Root Mean Square Error (RMSE) < 2 meter berdasarkan standar City Geography Markup Language (CityGML).
Sensus Pertanahan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di Indonesia, sejak 2017 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan, masyarakat, karang taruna, melaksanakan sensus pertanahan terhadap seluruh bidang tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, kualitas data dan kendali mutu hasil sensus pertanahan dalam mendukung PTSL. Peta desa/kelurahan lengkap hasil sensus pertanahan dengan pendekatan kerangka spasial Fit For Purpose Land Administration (FFP-LA) menghasilkan data informasi lengkap baik bidang tanah terdaftar maupun belum terdaftar dan juga bidang tanah terindikasi berada dalam keadaan sengketa, konflik dan perkara dalam satu wilayah desa/kelurahan sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam mendukung percepatan kegiatan PTSL. Faktor penyebab kualitas data spasial bidang tanah hasil sensus pertanahan kurang baik adalah pada saat identifikasi terhalangnya batas bidang tanah oleh vegetasi dan bangunan, dan adanya perbedaan informasi batas bidang tanah dari pemilik dan tetangga yang berbatasan. Kendali mutu hasil sensus pertanahan dalam mendukung percepatan pelaksanaan PTSL adalah dengan melaksanakan pengukuran tambahan (suplesi) mengunakan metode pengikatan kemuka dan metode kombinasi (GNSS dan terestris) oleh surveyor BPN atau surveyor berlisensi. Kendali mutu tersebut harus sesuai peraturan yang berlaku di Kementerian ATR/BPN.
Pemantauan Perubahan Garis Pantai Menggunakan Metode Net Shoreline Movement (NSM) di Wilayah Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta
Pemantauan garis pantai merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengetahui abrasi dan akresi garis pantai, terutama di sepanjang pantai selatan Yogyakarta karena perairan Pantai Selatan Yogyakarta merupakan wilayah dari pesisir Pantai Jawa yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Hal tersebut mempengaruhi adanya perubahan garis pantai diwilayah tersebut serta rawannya bencana alam yang dapat terjadi di wilayah tersebut seperti abrasi, akresi, longsor dan gerakan tanah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ini mengkaji mengenai perubahan garis pantai di Kabupaten Kulonprogo.. Metode dalam pengolahan perubahan garis pantai pada penelitian ini menggunakan Net Shoreline Movement (NSM). Penelitian ini menggunakan citra Landsat 7 dan 8 dengan menerapkan metode Normalized Difference Water Index (NDWI) dan Thresholding untuk mengektraksi garis pantainya. Penelitian ini menggunakan data citra Landsat 7 dan 8 pada tahun 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, dan 2020 sehingga dapat mengetahui laju perubahan dari garis pantai pada wilayah tersebut. Hasil penelitian ini adalah laju perubahan garis pantai tahun 2010 hingga 2020 menggunakan metode NSM pada DSAS. Pada hasil pengolahan memperlihatkan perubahan garis pantai yang didominasi oleh abrasi. Abrasi yang terjadi memiliki jarak sejauh -18,04 meter pada Kecamatan Temon, lalu pada Kecamatan Panjatan mengalami abrasi dengan jarak sejauh-12,96 meter dan Kecamatan Galur mengalami abrasi sejauh -16,80 meter. Tidak hanya terjadi abrasi namun ada juga kecamatan yang mengalami akresi dengan jarak sejauh 11,64 meter pada Kecamatan Wates. Dari hasil pengolahan NSM pada Kabupaten Kulonprogo didapatkan hasil rata-rata abrasi sejauh -9,04 meter dari tahun 2010 hingga 2020.
Peningkatan Kualitas Data Sertipikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Komputerisasi dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan langkah awal dalam mewujudkan visi dan misi untuk mencapai pelayanan berkualitas dunia. Proses yang terjadi pada kenyatannya menimbulkan permasalahan dan tantangan yang salah satunya adalah digitalisasi bidang tanah yang tidak lengkap sehingga dalam proses melengkapi data tersebut tercipta istilah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan untuk membentuk data lengkap yang dimulai dalam lingkup desa disebut sebagai desa lengkap. Penelitian ini meliputi proses yang terjadi dalam studi kasus Kelurahan Komet Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi proses pra kondisi, pengukuran, pemetaan, dan validasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membentuk desa lengkap di Kota Banjarbaru dan mengevaluasi proses yang terjadi. Kelurahan Komet memiliki luas wilayah 1.206.926 m2 dengan jumlah sertipikat terdaftar pada sistem KKP 980 sertipikat, nilai desa lengkap (NDL) yang diperoleh Kelurahan Komet pada PTSL 2021 adalah 99,28%. Berdasarkan data KKP 63,33% dari luas wilayah Kelurahan Komet terpetakan dan bersertipikat, sedangkan 36,66% dari luas wilayah Kelurahan Komet merupakan deliniasi. Dari 36,66% luas persil deliniasi merupakan fasilitas umum, bidang tanah belum bersertipikat dan bidang tanah bersertipikat namun belum terpetakan (KW4,5,6). Secara keseluruhan Kelurahan Komet didominasi oleh aset Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Provinsi, BUMN dan rumah dinas golongan III yang dihibahkan kepada masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat dalam mendukung PTSL, ketersediaan arsip buku tanah dan surat ukur, indikasi bidang tumpang tindih, serta perubahan penguasaan fisik bidang tanah menjadi kendala dalam rangka peningkatan kualitas data menuju desa lengkap.
MODEL KONSEP DAN MANAJEMEN SEAMLESS CADASTRE (WILAYAH STUDI: PULAU PRAMUKA)
Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia didominasi oleh pulau-pulau kecil yang tersebar di dalamnya. Kompleksitas kegiatan di pulau-pulau kecil, seperti halnya pada Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, baik itu di wilayah darat maupun laut, menyebabkan pemerintah harus bekerja keras untuk menjalankan fungsi pemerintahannya menyangkut hak, kewajiban, dan batasan yang terdapat di wilayah tersebut. Selain itu kemampuan manajemen sumber daya serta kegiatan pengelolaan wilayahnya baik di laut maupun di darat menjadi lebih kompleks karena kegiatannya melibatkan berbagai sektor. Dalam rangka menjalankan pemerintahan di laut dan darat khususnya pada pulau kecil, diperlukan Sistem Kadaster Terintegrasi (seamless cadastre). Sistem seamless cadastre mampu menyimpan dan menunjukkan data spasial maupun non-spasial pada tiap persil yang terdaftar di dalamnya. Selain itu, suatu sistem seamless cadastre dapat digunakan untuk mengelola berbagai kegiatan yang dilakukan di daerah pulau kecil secara berdampingan melalui satu sistem guna mendukung penataan ruang di pulau-pulau kecil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji sistem kadaster yang berlaku di Indonesia serta sistem kadaster kelautan yang telah diterapkan di beberapa negara lain sebagai tolak ukur. Kajian dilakukan dari aspek teknis dan kelembagaan. Kemudian, kajian tersebut disatukan dengan informasi spasial maupun non-spasial tentang wilayah studi dalam suatu kerangka untuk menghasilkan model konsep dan manajemen sistem terintegrasi dari seamless cadastre yang dapat diterapkan di wilayah studi, Pulau Pramuka. Menggunakan sistem seamless cadastre untuk menjalankan pemerintahan dapat meningkatkan efektivitas pemerintah dan membantu masyarakat dengan mendorong terciptanya kepaduan lintas program antar sektor di wilayah pulau kecil, menyediakan informasi spasial dan tematik yang terpadu sesuai dengan Kebijakan Kelautan Indonesia, serta mendukung percepatan administrasi pada wilayah pulau kecil. Supaya dapat mengakomodasi wilayah laut yang terdiri dari permukaan laut, kolom air, dasar laut, dan tanah di bawah dasar laut, sistem seamless cadastre perlu mengadopsi sistem tiga dimensi atau setidaknya 2.5 dimensi. Mewujudkan sistem seamless cadastre untuk Pulau Pramuka akan memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai sektor untuk melakukan integrasi sistem yang dapat berdampak positif bagi pemerintahan di wilayah pulau-pulau kecil.
PEMBUATAN DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM) MENGGUNAKAN UAV UNTUK KEPERLUAN IDENTIFIKASI TANAH LONGSOR DI RUAS JALAN DESA LIANG BUNYU, KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA
Peristiwa bencana alam antara lain banjir, gempa bumi, erupsi gunung api dan tanah longsor sudah sering terjadi di wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena wilayah Indonesia sangat luas dan terletak pada tiga lempeng benua yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan lempeng Australia, selain itu adanya curah hujan yang tinggi sering mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Kejadian tanah longsor yang sering terjadi perlu mendapatkan perhatian antara lain dengan melakukan penelitian untuk keperluan mitigasi bencana alam khususnya tanah longsor. Permasalahan tanah longsor yang terjadi pada ruas jalan kolektor di daerah Desa Liang Bunyu, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara perlu dilakukan penelitian awal dengan melakukan survei pendahuluan untuk keperluan identifikasi tanah longsor. Penelitian ini dilakukan untuk identifikasi lokasi tanah longsor dan untuk merekonstruksi volume tanah yang rusak akibat tanah longsor di ruas jalan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Metode penelitian menggunakan pengukuran ekstraterestris dengan GPS Real Time Kinematic (GPS RTK) dan Fotogrametri untuk mendapatkan model ortomozaik menggunakan data foto udara dari Drone atau pesawat tanpa awak Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Data dari UAV diolah untuk menghasilkan foto vertikal (Orthopoto) dan Digital Elevation Model (DEM). Penelitian dilakukan di lokasi rawan longsor pada STA 9+500 dan STA 9+600. Dari hasil akuisisi data foto udara dan pengukuran lapangan, dihasilkan peta foto dan peta garis dan informasi planimetris (XY), informasi tinggi (Z) sehingga dihasilkan produk turunan DTM (Digital Terrain Model) kontur, titik tinggi, Cross Section, dan Longitudinal Section. Berdasarkan identifikasi dengan menggunakan data tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan besaran volume dan luas area longsor pada area ruas jalan STA 9+500 dan STA 9+600.
Implementasi P4T Alam Administrasi Pertanahan
Pembangunan berkelanjutan tidak akan mewujud tanpa adanya perencanaan yang baik. Pemetaan partisipatif yang menyeluruh terhadap Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang baik dapat menjadi data awal implementasi administrasi pertanahan yang berkelanjutan. Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli melaksanakan kegiatan P4T sebagai perancangan basis data pertanahan yang dapat dikelola dan dikembangkan sebagai acuan terhadap perencanaan pengembangan daerah, baik dalam lingkup desa atau kelurahan. Pada 2021 hasil kegiatan P4T mulai dikembangkan dan dipublikasikan kedalam bentuk digital yang dapat diakses oleh pemerintah daerah, instansi terkait maupun masyarakat luas. Saat ini telah terbangun peta Sistem Informasi Geografis berbasis mobile dan web, serta dalam bentuk infografis poster (atlas pertanahan) yang memuat hasil dan analisa informasi P4T dalam satu kecamatan, yaitu kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
Perbandingan Metode Otomatisasi Supervised Machine Learning terhadap Perubahan Tutupan Lahan
Perubahan tutupan lahan akan terus terjadi seiring berjalannya waktu. Pemantauan fenomena perubahan tutupan lahan setiap tahunnya dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah metode supervised machine learning. Tujuan dari penelitian ini adalah penerapan metode otomatisasi supervised machine learning untuk pemantauan perubahan tutupan lahan di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, sehingga didapatkan metode supervised machine learning yang memiliki akurasi tinggi dan cocok untuk pemantauan perubahan lahan dengan cepat. Pemantauan perubahaan tutupan lahan dilakukan menggunakan data citra Sentinel-2A tahun 2016 dan 2021. Pada penelitian ini menggunakan tiga metode otomatisasi supervised machine learning yaitu Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF), dan Gaussian Mixture Model (GMM). Klasifikasi tutupan lahan yang diterapkan pada penelitian ini terdiri dari empat kelas yaitu, hutan, sawah, pemukiman, serta sedimentasi dan lahan kosong. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 menghasilkan overall accuracy dari metode SVM, RF dan GMM sebesar 80,31%; 77,68%; dan 72,16%; sedangkan tahun 2021 menunjukkan hasil overall accuracy SVM, RF dan GMM sebesar 84,84%; 78,16%; dan 74,82%. Berdasarkan nilai overall accuracy menunjukkan bahwa SVM merupakan metode terbaik dibandingkan dengan metode lainnya untuk identifikasi perubahan tutupan lahan. Metode SVM digunakan untuk memantau perubahan tutupan lahan yang terjadi antara tahun 2016 dan 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya perubahan tutupan lahan di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri yaitu peningkatan luas hutan dan permukiman berturut-turut sebesar 1.817,99 ha dan 357,06 ha; penurunan luas sawah sebesar 1.804,99 ha; serta penurunan luas sedimentasi dan lahan kosong sebesar 370,06 ha.
Evaluasi Hasil Penentuan Tinggi Titik Dasar Teknik Menggunakan Model Geoid SRGI 2013 Studi Kasus : Daerah Istimewa Yogyakarta
Koordinat Titik Dasar Teknik (TDT) yang dikelola Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga saat ini masih mengacu pada elipsoid World Geodetic System 1984 (WGS84) atau tereferensi ke Datum Geodetik Nasional 1995 (DGN95) yang direalisasikan menggunakan International Terrestrial Reference Frame 1991 (ITRF91) epok 1992.0. Penelitian tentang evaluasi pembaharuan koordinat TDT hingga saat ini masih sangat jarang dilakukan, terutamanya terkait pengikatan ke Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013). Analisis tentang penentuan tinggi TDT mengacu SRGI 2013 bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan mengidentifikasi permasalahan terkait pemanfaatan model geoid SRGI 2013 (InaGeoid) untuk pendefinisian tinggi TDT. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel TDT dan titik JKVN yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan koordinat 3D titik-titik sampel dilakukan dengan menggunakan metode Real Time Kinematic Network Transported RTCM via Internet Protocol (RTK NTRIP) menggunakan layanan InaCORS. Koordinat sampel TDT dari hasil pengukuran Global Navigation Satellite System (GNSS) setara Orde 2 digunakan sebagai pembanding. Nilai tinggi elipsoid hasil pengamatan RTK NTRIP dan jaring statik GNSS Orde 2 dikonversi menjadi tinggi orthometrik menggunakan layanan online InaGeoid. Pengukuran beda tinggi jaring tertutup dilakukan dengan menggunakan sipat datar digital secara pergi-pulang terhadap 2 pasang sampel TDT (Loop-1 dan Loop-2). Analisis pertama dilakukan dengan membandingkan tinggi hasil konversi layanan online InaGeoid dengan nilai tinggi yang tertera pada deskripsi titik JKVN dari web SRGI 2013. Analisis kedua dilakukan dengan membandingkan beda tinggi hasil konversi layanan online InaGeoid dengan beda tinggi hasil pengukuran sipat datar. Evaluasi hasil dilaksanakan dengan mengacu ke standar yang pengukuran kadastral US Bureau of Land Management.
Analisa Penentuan Zona Pengelolaan Wilayah Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang bercirikan kepulauan karena selain memiliki luas wilayah perairan yang lebih luas dari luas daratannya, provinsi ini memiliki banyak pulau dan gugusan pulau di sekitarnya. Dalam menentukan wilayah pengelolaan laut suatu provinsi sesuai dengan UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa suatu provinsi dapat mengklaim wilayah lautnya maksimal sejauh 12 mil laut. Provinsi NTT pada Selat Sape yang berhadapan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki jarak sejauh 1,57 mil laut. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan delimitasi wilayah pengelolaan laut antara Provinsi NTT dan Provinsi NTB. Pada penelitian ini menggunakan dua metode penarikan garis pangkal yang berbeda, yaitu garis pangkal normal (UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah) dan garis pangkal kepulauan (RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan) untuk menentukan batas dan luas wilayah pengelolaan laut Provinsi NTT dengan Provinsi NTB. Hasil yang di dapatkan dari titik acuan sebagai dasar pembentukan garis tengah berdasarkan penarikan garis pangkal normal pada Selat Sape sebanyak 19, sedangkan dalam penarikan garis pangkal kepulauan sebanyak 23 titik. Untuk luas wilayah pengelolaan laut Provinsi NTT berdasarkan penarikan garis pangkal normal didapatkan hasil sebesar 80.434,775 km2, sedangkan luas wilayah dalam penarikan garis pangkal kepulauan sebesar 159.146,355 km2. Jika RUU RI ini terealisasi, maka Provinsi NTT dapat mengklaim tambahan luas wilayah pengelolaan lautnya sebesar 78.711,580 km2, sehingga secara tidak langsung provinsi ini dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam secara lebih luas lagi.
Analisis Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Provinsi Bangka Belitung
Batas wilayah maritim adalah salah satu aspek terpenting bagi suatu daerah terutama bagi daerah kepulauan demi kemakmuran masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menjadi acuan dan dasar hukum dalam melakukan penetapan batas wilayah maritim tersebut. Adapun batas maritim pada tingkat daerah terdapat dua batas, yaitu batas wilayah pengelolaan laut yang menjadi wewenang pemerintah provinsi dan batas bagi hasil kelautan kabupaten/kota. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, garis pangkal yang digunakan adalah normal baseline. Provinsi Bangka Belitung sendiri memiliki potensi yang besar di bidang maritim, oleh karena itu sangat penting untuk melakukan penetapan batas wilayah maritimnya. Untuk menentukan batas wilayah pengelolaan lautnya, perlu dilakukan buffer sejauh 12 mil laut terhadap garis pantai yang mengacu High Water Level (HWL). Apabila terdapat dua wilayah yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil laut, maka penarikan batasnya menggunakan prinsip median line sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah maritim di Provinsi Bangka Belitung. Namun jika terdapat dua wilayah yang berdampingan, penarikan batasnya menggunakan prinsip equidistance. diperoleh luas wilayah pengelolaan lautnya adalah 37.172,16 km².
Analisis Kinerja Pembuatan Leger Jalan Tol Akses Bandar Udara Kertajati Dan Jalan Tol Cikopo – Palimanan
Leger jalan tol adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan tol, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan lainnya. Pembuatan leger jalan tol merupakan kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dengan melakukan pengumpulan data pada ruas jalan tol kemudian memetakan data tersebut dalam peta skala 1:2000, serta menyajikannya dalam kartu leger dan laporan lainnya dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan sehingga menjadi informasi yang berguna dalam penyelenggaraan jalan tol. Satu dokumen leger jalan tol memuat informasi untuk satu seksi atau ruas jalan tol. Leger jalan tol digunakan untuk mencatat riwayat perkembangan penanganan jalan tol termasuk perkembangan aset selama masa konsesi (Inventory Aset Jalan) meliputi tanah, jalan, jembatan, gerbang tol, kawasan kantor, kawasan istirahat, utilitas, reklame dan sebagainya. Dalam leger jalan tol dapat diketahui nilai kekayaan yang ada pada ruas jalan tol tersebut, sehingga berfungsi sebagai pendukung laporan keuangan Badan Usaha Jalan Tol maupun Pemerintah (Kementerian PUPR) agar selalu akuntabel. .
Kajian Pemanfaatan Metode Fotogrametri Dengan UAV Low Cost Untuk Pekerjaan Cut And Fill Pada Pembangunan Bandara Dhoho Kabupaten Kediri
Di zaman yang serba modern ini, teknologi telah berkembang pesat di berbagai bidang. Mulai dari bidang informasi, transportasi, dan pemetaan. Dalam bidang pemetaan, salah satu ilmu yang berkembang adalah fotogrametri. Fotogrametri dapat digunakan untuk menentukan volume cut and fill. Perhitungan volume cut and fill ini diperlukan untuk mengetahui ketercapaian target pekerjaan cut and fill yang telah dikerjakan. Perhitungan volume cut and fill ini digunakan untuk membantu proyek pembangunan Bandara Dhoho Kediri yang dilaksanakan oleh PT. Surbana Jurong Indonesia. Proses pengolahan cut and fill ini menggunakan berberapa data, seperti foto udara dan DTM zona A bulan Juli Bandara Dhoho Kediri. Dalam proses pengolahan fotogrametri akan menghasilkan DEM atau (Digital Elevation Model) dan Orthomosaic. DEM selanjutnya diekstraksi menjadi kontur dan diolah menjadi penampang melintang. Proses pengolahan penampang melintang memakai 2 permukaan yaitu DEM hasil foto udara, dan DTM zona A. Hasil penampang melintang dipakai untuk melakukan perhitungan volume cut and fill. Hasil pengolahan DEM adalah berdasarkan dense cloud klasifikasi sebagai ground point tanpa menampilkan objek-objek yang berada di atas tanah seperti pepohonan maupun kendarana. Berdasarkan hasil uji ketelitian geometri peta, DEM dibuat dalam peta berskala 1:2500 kelas 1 dan 1:5000 kelas 1. Untuk perhitungan volume cut and fill yang dihasilkan adalah 23449,2 m3 untuk cut dan 32155,05 m3 untuk fill yang telah dikerjakan. Validasi data tidak bisa dilakukan karena dalam penilitan ini tidak mendapatkan data volume dari pengukuran terestris. Oleh karena itu, sebagai pembanding dipakai data perhitungan volume tanpa menggunakan penampang melintang. Jika memanganggap volume tanpa penampang melintang adalah nilai benar, maka perbandingan dari 2 volume tersebut adalah menghasilkan persentase kesalahan perhitungan volume cut sebesar 3,25% dan 4,09% untuk volume fill.
Copyright (c) 2022 Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT)- Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)
Pemanfaatan Teknologi UAV Lidar Untuk Percepatan Penyediaan Data Topografi Skala Besar Pada Tahap Readiness Criteria Jalan Tol Trans Sumatera
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 100 tahun 2014 jo. Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015 memberikan penugasan kepada Hutama Karya untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.789 km yang terdiri dari 5 tahapan yaitu pendanaan, perencanaan, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan. Untuk memenuhi target operasional JTTS seluruhnya di tahun 2024, Hutama Karya berinovasi dengan berinvestasi alat mini-LiDAR untuk penyediaan data basemap topografi pada tahap readiness criteria. Akuisisi data dilakukan dengan wahana Unmanned Aerial Vehicle (UAV) tipe fixed wing. Setiap misi memetakan koridor 200–400 m dengan panjang 10 – 20 km yang direferensikan pada benchmark eksisting base station dengan cakupan radius 10 – 15 km. Pengolahan trajectory dilakukan dengan metode Post Processing Kinematic (PPK) antara LiDAR dengan base station yang direferensikan pada jaring kontrol geodesi, dengan elevasi tereferensi terhadap TTG. Proses pengolahan data meliputi strip adjustment, filtering, klasifikasi ground dan non-ground, sehingga diperoleh data akhir berupa DTM dan Kontur. Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat Nominal Pulse Density (NPD) dan Nominal Pulse Spacing (NPS) memiliki nilai NPD sebesar 71.993 pts/m2 dan NPS 0,1189 m. Pada proses pengujian akurasi data LiDAR mengacu pada standar ketelitian peta dasar BIG didapatkan nilai LE90 sebesar 0,192 m memenuhi toleransi peta skala 1:1000 sebesar 0,2 m. Pengujian data dengan mengacu standar ASPRS, didapatkan nilai RMSEZ yang dihitung pada titik cek lokasi non-vegetasi sebesar 11 ,7 cm memenuhi toleransi interval kontur 1 meter sebesar 33,3 cm, sedangkan RMSEZ pada lokasi vegetasi adalah 34,2 cm. Dapat disimpulkan data topografi yang dihasilkan telah memenuhi standar ketelitian peta dasar skala 1:1000 dengan interval kontur 1m. Dengan kecepatan akusisi rerata harian 15,54km/hari, maka UAV LiDAR dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyediaan data topografi skala besar pada tahap readiness criteria jalan tol.
Copyright (c) 2022 Prosiding FIT ISI-UNDIP 2021
Geokonservasi (geoconservation) adalah aksi yang dimaksudkan untuk melakukan konservasi dan memperluas manfaat dari fitur, proses, situs, dan bentang geologi dan geomorfologi. Desa Nglanggeran, Kapanewonan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah studi kasus penelitian ini adalah salah satu Geosite/Geotapak dari Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Dalam kawasan Desa Nglanggeran terdapat potensi keragaman bentang alam (geodiversity), keragaman hayati (biodiversity) dan keragaman budaya (culturediversity) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Apabila potensi tersebut dikelola secara bijaksana dengan memperhatikan aspek geokonservasinya diharapkan akan memberi manfaat kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar Geosite Gunung Api Purba –Nglanggeran pada khususnya dan Desa Nglanggeran pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan ketiga potensi sumberdaya alam daerah ini yang perlu dikembangkan dan dipaduserasikan sehingga menjadi peluang untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakatnya dan juga untuk mengetahui peranan pemerintah dalam melakukan pendampingan dan pelatihan/pembinaan mengenai pengelolaan daerahnya serta fasilitasi pemerintah berupa sarana prasarana dalam menunjang pengembangan daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif survey, setelah data diperoleh dari data primer dan sekunder analisis selanjutnya menggunakan Analisis SWOT- Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). yaitu untuk mengetahui strategi-strategi dalam pembangunan daerahnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah wawancara, observasi lapangan dan studi literatur untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dipergunakan untuk menganalisis dan mengukur sampai sejauh mana pemanfaatan konsep geopark di wilayah studi kasus. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Konsep Geopark dalam Pembangunan Kawasan berbasis Geokonservasi di desa Nglanggeran, Kapanewonan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan sangat baik, baik ditinjau dari segi perencanaan dalam mengikutsertakan tokoh desa, pemerintah desa dan berbagai lapisan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian yang terkoordinir yang tersusun dengan jelas, pengarahan atau proses pengintegrasian proses serta tujuan-tujuan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan Pengelola Geosite dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat sekitar . Hal ini dibuktikan pula dengan beberapa penghargaan yang diterima baik tingkat nasional maupun internasional. Pendapatan Asli Desa yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pengelola Geosite Nglanggeran, relatip sangat tinggi yaitu sekitar 4 (empat) milyar rupiah per tahun, sehingga berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Nglanggeran-Kapanewonan Patuk-Kabupaten Gunungkidul. l
Analisis Pengaruh Strip Adjustment Terhadap Ketelitian Data UAV Lidar
Pemodelan Harga Tanah Berbasis Bidang Menggunakan Foto Udara Metrik Dengan Metode Radial Basis Function (RBF) Dan SIG di Koridor Jalan Prof Soedarto Kelurahan Tembalang Kota Semarang
Koridor Jalan Prof. Soedarto Kelurahan Tembalang termasuk dalam wilayah pinggiran kota Semarang yang berkembang sangat pesat dalam sektor pertumbuhan pasar perumahan. Penelitian tentang kebijakan perumahan dan mekanisme nilai pasar tanah yang ada dilakukan dengan analisis empiris menggunakan model ekonometrik tradisional dengan analisis regresi berganda dan model autokorelasi spasial berbasis GIS. Penelitian ini dilakukan dengan memodelkan harga tanah berdasarkan bidang tanah hasil interpolasi sampel harga tanah hasil survei lapangan serta menganalisis tingkat kedekatan data dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Data persil tanah dibuat menggunakan foto udara metrik 2018 (resolusi spasial 10 cm). Variabel terikat dalam model analisis regresi menggunakan data nilai rata-rata harga tanah untuk setiap zona pada tahun 2018. Variabel yang digunakan pada pemodelan pertama yaitu lokasi geografis, aksesibilitas transportasi, pusat perdagangan dan intensitas pelayanan digunakan sebagai variabel bebas. Penerapan Radial Basis Function (RBF), model autokorelasi spasial, dalam integrasi dan analisis komparatif model dengan fokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah, terutama heterogenitas karakter spasial.
Pengembangan Sistem Informasi Desa Wisata Kandri Berbasis Carrymap Dan ArcGIS Online
Desa wisata merupakan salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi karena menampilkan kondisi alam yang menarik. Desa wisata merupakan kawasan perdesaan,memiliki beberapa karakteristik khusus sehingga dapat dijadikan salah satu daerah tujuan wisata. Kecamatan Gunungpati memiliki beberapa desa wisata salah satunya adalah desa wisata Kandri.Objek wisata harus memiliki informasi mengenai objek wisata yang ditawarkan oleh desa tersebut agar menarik wisatawan. Desa wisata kandri belum memiliki pelayanan informasi digital yang memudahkan wisatwan memperoleh informasi. Berdasarkan hal tersebut penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk membuat aplikasi informasi Desa Wisata Kandri di Kecamatan Gunungpati menggunakan metode WEBGIS, dengan memanfaatkan aplikasi Carrymap dan ArcGIS onlinesehingga didapatkan aplikasi desa wisata Kandri berbasis mobile dan PC webgis tersebut diharapkan dapat memudahkan wisatawan dalam mengakses informasi mengenai desa wisata di Kecamatan Gunungpati. Pengujian aplikasi dilakukan dengan uji lapangan yang dilakukan secara acak dengan cara perekaman titik koordinat pada 25 lokasi yang berbeda, menghasilkan nilai RMSEr yaitu 0,551 m dan didapatkan nilai CE90 sebesar 0,837 m, dengan nilai CE90 sebesar 0,837 m maka memenuhi syarat ketelitian posisi horizonal berdasarkan PERKA BIG Nomor 15 Tahun 2014, dan uji usability dengan tingkat keefektifan aplikasi sebesar 74,5%.
Implementasi Mobile Laser Scanner Untuk Penilaian International Roughness Index (IRI) Jalan Tol Trans Sumatera
Pemerintah melalui Peraturan Presiden No.100 tahun 2014 dan Peraturan Presiden No.117 Tahun 2015 memberikan penugasan kepada Hutama Karya untuk melaksanakan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.789 km. Tahapan utama yang dilaksanakan oleh meliputi perencanaan, pendanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan. Pasca selesainya tahap pembangunan Jalan Tol, selanjutnya dilaksanakan pengujian berupa Uji Laik Fungsi, dimana salah satu kegiatan yang dilaksanakan meliputi penilaian Indeks Kerataan Jalan atau International Roughness Index (IRI) untuk mengetahui tingkat keamanan dan kenyamanan pengendara. IRI diatur dalam Peraturan Menteri PU No.16/PRT/M/2014 dengan batas nilai maksimal 4m/km pada jenis perkerasan kaku maupun jenis perkerasan lentur. Untuk mengefektifkan proses penilaian IRI, Hutama Karya memanfaatkan teknologi Mobile Laser Scanner untuk menghitung nilai IRI berdasarkan data 3D Point Cloud Jalan Tol. Salah satu lokasi pengukuran dilaksanakan pada Jalan Tol Pekanbaru – Dumai STA33+650 – STA43+600. Proses pengambilan data dilakukan dengan sensor yang dipasang pada wahana mobil. Wahana tersebut akan yang bergerak pada lintasan Jalur A dan B jalan tol untuk merekam data Laser Scanner, Image Capture, GNSS, dan IMU yang selanjutnya akan direferensikan terhadap titik eksisting base station. Secara simultan, dilakukan pengukuran dengan metode GNSS Statik pada titik Bench Mark konstruksi yang berfungsi sebagai base station pada kegiatan survey Mobile Laser Scanner. Proses pengolahan data meliputi pengolahan trajectory, ekstraksi image dan scanfile, georeferensi, filtering dan klasifikasi, pemotongan jejak ban, dan perhitungan IRI. Pada Ruas Pekanbaru – Dumai STA 33+650 – STA 43+600, nilai IRI yang dihasilkan oleh Mobile Laser Scanner berada pada rentang 1,282 – 2,783 m/km, sedangkan IRI yang dihasilkan oleh metode konvensional dengan alat Roughometer berada pada rentang 0,9 – 3,5 m/km. Selanjutnya, nilai IRI pada Ruas Pekanbaru – Dumai STA 33+650 – STA 43+600 yang dihasilkan oleh Hutama Karya dan BPLJ dengan menggunakan dua sensor yang berbeda telah memenuhi standar sesuai dengan peraturan dari PUPR.