IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PENATAAN KAWASAN WISATA DARAJAT

Latar belakang penelitian ini adalah adanya fenomena belum optimalnya implementasi kebijakan penataan kawasan wisata Darajat oleh Pemda Garut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemda Garut Tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat. Desain penelitian menggunakan desain kualitatif dan Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Informan penelitian terdiri dari Kasi dan staf pelaksana Trantib Kecamatan Pasirwangi serta 2 orang pengusaha objek wisata Darajat. Penentuan informan menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik triangulasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Wisata Darajat adalah model implementasi kebijakan Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Wisata Darajat belum optimal. Titik lemah implementasi terletak pada belum tersedianya alokasi anggaran untuk penataan, tidakjelasnya legalitas perijinan, belum adanya SOP penataan kawasan, struktur organisasi pelaksana penataan kawasan belum dibentuk secara khusus, adanya pihak ketiga (LSM) yang cenderung provokatif dan rendahnya kesadaran pengelola objek wisata dalam melaksanakan penataan. Adapun saran yang penulis rekomendasikan dalam menanggulangi permasalahan tersebut antara lain: (1) Kerjasama dengan investor untuk pendanaan program; (2) Segera melaksanakan penyusunan SOP penataan kawasan wisata Darajat; (3) Peningkatan intensistas sosialisasi dan akses informasi; (4) Peningkatan kerjasama, kolaborasi dan koordinasi antar SKPD Pemda Garut.