AKTUALISASI KONSEP GOOD CORAL GOVERNANCE MELALUI OVIPAR: ONE VILLAGE ONE APARTEMENT FISH DALAM MEWUJUDKAN KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PESISIR YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN : STUDI KASUS KRISIS EKOLOGIS DI DESA TOROSIAJE LAUT

Memperhatikan konteks nasional mengenai bentuk negara yang ada, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sebagian besar didominasi oleh wilayah perairan laut. Oleh karena itu, seluruh aktivitas pembangunan nasional diarahkan sepenuhnya pada sektor perairan dengan memadukan konsep water-front city. Provinsi Gorontalo, khususnya desa Torosiaje laut diyakini mampu dikembangkan menjadi kawasan water-front city dengan memadukan konsep good coral governance. Namun, harus diakui perwujudan konsep tersebut sulit diterapkan ketika perusakan ekosistem terumbu karang masih dilakukan secara masif. Melemahnya hukum dan kelembagaan, baik melalui mekanisme penegakan hukum nasional, maupun hukum adat disinyalir menyebabkan rusaknya ekosistem laut dan pesisir secara drastis. Disamping itu, minimnya manajemen konservasi seperti jasa lingkungan kurang begitu diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun segenap stakesholder terkait. Oleh karena itu penulis mengajukan mekanisme kebijakan One Village One Apartment Fish diyakini mampu menjadi sarana solutif dalam rangka konservasi sumber daya kelautan dan pesisir. Sederhananya, mekanisme ini mewajibkan setiap desa wajib memiliki 1 kawasan terumbu karang masing-masing desa. Kemudian kawasan tersebut dikelola, diatur dan diawasi oleh masyarakat sehingga pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir dapat dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian socio-legal yang didukung dengan pendekatan konseptual, undang-undang serta cabang ilmu interdisipliner lain, hasil data yang diperoleh disajikan secara deskriptif-kualitatif.